24 September 2020, 06:17

Pemkab Pemalang Segera Simulasikan Besaran Kenaikan Siltap Perangkat Desa

daulat.co – Besaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2019 paling sedikit adalah sebesar Rp 2.022.200. Besaran ini setara dengan 100 persen dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/a.

Sesuai dengan PP 11/2019 yang merupakan aturan perubahan kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, khususnya Pasal 81 ayat (3), disebutkan jika dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Kades, Sekdes dan Perangkat Desa, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa.

Demikian disampaikan Ketua Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Pemalang, M Aidin, kepada daulat.co, Rabu 16 September 2020 malam.

“Aturan pada PP 11 Tahun 2019, besaran minimal penghasilan tetap perangkat desa Rp 2.022.200. Itu besaran minimal, dan masih bisa lebih dari itu,” kata Ketua PPDRI yang hari ini diketahui melakukan audensi ke Gedung DPRD Kabupaten Pemalang menuntut kenaikan Siltap didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadispermades) Tutuko Raharjo.

Dalam audensi tersebut, kata Aidin, Pemkab Pemalang melalui Dispermades mengakomodir tuntutan perangkat desa. Dimana setelah dilakukan simulasi, ketemu angka kenaikan Siltap dari Rp 2.022.200 menjadi Rp 2.200.000. Besaran itu disepakati setelah besaran simulasi awal yakni sebesar Rp 2.100.000 dirasa masih kurang memenuhi harapan PPDRI.

“Sudah disepakati, Dispermades melakukan simulasi dan ketemu angka Rp 2,2 juta,” jelas Aidin yang juga Perangkat Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, tersebut.

Rencananya, kenaikan Siltap perangkat desa ini akan berlaku mulai awal tahun 2021 mendatang. PPDRI berharap, payung hukum PP 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 terrealisasi dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa se – Kabupaten Pemalang.

Sementara itu Kadispermades Tutuko Raharjo menepis anggapan bahwa tuntutan PPDRI sudah disepakati bersama, khususnya mengenai besaran Siltap yakni Rp 2.200.000. Kata dia, pihaknya akan melakukan kajian dan koordinasi lebih lanjut mengenai tuntutan perangkat desa.

“Baru rekomendasi, besaran itu (Rp 2,2 juta) masih simulasi,” kata dia.

Ketua DPRD Pemalang Agus Sukoco sebelumnya, dalam audensi dengan PPDRI, juga akan memperjuangkan tuntutan perangkat desa menaikkan Siltap. Dengan catatan, kenaikan Siltap perangkat desa tidak menyalahi aturan yang ada.

“Siltap harus dinaikan asalkan tidak terbentur aturan yang ada. Sebagai komitmen usulan kenaikan Siltap perangkat desa hari ini juga akan kami laporkan kepada bupati,” kata Agus.

(Sumitro)

Read Previous

Fadli Zon: DPR Siap Jadi Tulang Punggung Demokrasi

Read Next

Kunker ke NTB, Menag Tinjau Pusat Layanan PTSP