22 October 2019, 21:02

Parpol & Relawan Duduk di Kabinet, Karena Tidak Ada Makan Siang Gratis Dalam Politik

Politisi PDIP Kapitra Ampera dan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk ‘Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta Itu’ di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/19).

daulat.co – Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyebut jika penyusunan Kabinet Kerja Jilid II pasti akan melalui partai politik (parpol). Hal itu misalnya tidak bisa dilepaskan dari keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2019 yang diusung parpol.

“Tidak ada makan siang gratis. Tidak hanya partai politik, relawan juga akan meminta jatahnya. Karena kekuasaan identik dengan kemewahan duniawi,” tegas dia dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk ‘Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta Itu’ di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/19).

Menurut Kapitra, parpol berebut dalam pusaran penyusunan Kabinet Kerja Jilid II merupakan hal yang wajar. Apalagi dalam penyusunan kabinet ini Jokowi tidak bisa bekerja sendirian. Parpol pada momentum ini tidak lagi memperdebatkan visi dan misi dalam lima tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam masa kampanye.

“Orientasi seseorang mendukung orang lain, masih bagi-bagi keuntungan. Orang tidak lagi memperdebatkan visi dan misi setelah dilantik, tapi orang berpikir kita dapat apa,” kata dia.

Dijelaskan pula bahwa partai politik pendukung pemerintah menginginkan sesuatu yang instan. Karena itu pula ia menepis adanya anggapan pada periode kedua ini Jokowi akan menekankan koalisi tanpa syarat.

“Kita lebih baik fair, koalisi itu pasti bagi-bagi kekuasaan. Demokrasi harus punya alat uji, alat ujinya oposisi. Semakin hidup oposisi, maka semakin baik demokrasinya,” ucap Kapitra.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya keberadaan oposisi dalam demokrasi. Keberadan parpol diluar pemerintahan ini merupakan tolak ukurnya. Jika tanpa oposisi, maka demokrasi akan mati dengan sendirinya. Sebab alat uji demokrasi itu adalah keberadaan oposisi.

“Semakin hidup oposisi, maka semakin baik demokrasinya. Kalau mayoritas sudah mendukung pemerintah maka akan mudah, tapi kelemahannya demokrasi mati,” jelasnya. (M Sahlan)

Read Previous

Wamen Arcandra Tutup Program Magang PNS Kementerian ESDM

Read Next

Jelang Pelantikan Presiden, Menteri Terpilih Harus Mampu Memimpin