Ombudsman Bakal Tindaklanjuti Aduan Bumigas Terhadap Dirjen EBTKE ESDM

daulat.co – Ombudsman RI bakal menindaklanjuti aduan PT Bumigas Energi terhadap Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Dirjen EBTKE diadukan lantaran dianggap ikut campur dalam proses hukum perdata antara Bumigas dengan PT Geo Dipa di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Suruh mereka nanya sebagai pelapor perkembangannya seperti apa kan sudah ada prosedurnya. Tentunya kita akan pelajari seperti apa,” ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai kepada wartawan di kantornya, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak jauh berbeda disampaikan Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih. Dia memastikan pihaknya tidak ragu akan menindaklanjuti laporan tersebut, sekalipun terlapor adalah pemerintah.

“Enggak (ragu). Tegas kita tindak lanjut. Kalau (pemerintah) tidak salah ya kita bilang enggak salah,” kata Alamsyah.

Alamsyah mengatakan, Ombudsman akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Geo Dipa dan Dirjen EBTKE ESDM terhadap Bumigas Energi. “Kalau yang sifatnya darurat begini lebih baik dipertemukan saja karena ada pertamina, asosiasi dan sebagainya,” ucap dia.

Dijelaskan Alamsyah, mekanisme diterima atau tidaknya laporan tersebut yakni 14 hari kerja dan diputuskan Ombudsman dalam rapat pleno. Selanjutnya akan dibentuk tim yang membidangi pertambangan.

“Kadang juga kalau dia sudah diperiksa dan ada hasil beberapa laporan penindakan korektif kita pantau lagi selama 30 hari. Dalam pemeriksaan terjadi konfirmasi dan sebagainya,” tutur Alamsyah.

Laporan itu selanjutnya akan ditangani jika sudah melalui bagian penerimaan litigasi dan verifikasi. Kalau memenuhi syarat administrasi dan formal, kemudian langsung dibawa ke pleno. Apabila dari hasil rapat pleno laporan tersebut memenuhi syarat, Ombudsman akan memanggil Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.

“Pihak-pihak yang terkait akan diklarifikasi, terlapor akan dmintai keterangan baik tulis maupun lisan,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala menekankan, Pemerintah seharusnya netral dan memberikan solusi jalan tengah antara perkara Bumigas dengan Geo Dipa. Adrianus menilai tepat langkah Bumigas Energi mengadukan persoalan tersebut ke lembaganya. Terlebih, Ombudsman selama ini banyak menerima aduan terkait perkara pertambangan.

“Ini ceritanya apa nih, pemerintah seharusnya melindungi regulator dan stay cool ya pada semua pelaku bisnis,” ujar Adrianus.

Bumigas Energi melalui kuasa hukumnya, Bambang Siswanto diketahui mengirimkan surat ke Ombudsman pada Senin (11/2/2019) perihal tanggapan atas jawaban Dirjen EBTKE ESDM dalam surat nomor 328/06/DJE/2019 tanggal 4 Februari 2019. Dalam surat tersebut, Bumigas Energi menindaklanjuti jawaban terlapor yang menjelaskan adanya proses hukum perdata dalam tingkat kasasi di MA adalah suatu jawaban yang mengada-ada dan tidak relevan. Sementara, Dirjen EBTKE ESDM sendiri bukan sebagai pihak dalam perkara kasasi di MA sehubungan dengan perkara PT Geo Dipa Energi melawan Bumigas Energi dalam perkara pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bumigas Energi juga meminta klarifikasi Dirjen EBTKE ESDM soal ada atau tidak izin usaha pertambangan panas bumi Geo Dipa Energi di wilayah Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Dalam surat itu, Bumigas Energi mempertanyakan maksud dan tujuan jawaban Dirjen EBTKE kepada Ombudsman yang justru terkesan mencampuri perkara hukum itu dan condong membela Geo Dipa Energi.

“Semakin memperlihatkan adanya maladministrasi dalam menjawab permohonan klarifikasi,” tulis Bambang dalam surat tersebut.

(Rangga Tranggana)