Nurhadi Minta Pengiriman Berkas PK Anak Perusahaan Lippo Grup Dipercepat

Daulat.co – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi disebut meminta pengiriman berkas peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) dipercepat. Permintaan disampaikan Nurhadi kepada Edy Nasution saat masih menjabat panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Waktu itu saya ditelepon Pak Nurhadi, ditanya, ‘Ed, perkara nomor ini sudah dikirim? Itu yang perkara PT AAL tapi sekarang saya sudah lupa nomernya,” ucap Edy Nasution saat bersaksi untuk terdakwa bekas Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/1/2019).

Eddy Sindoro didakwa memberikan uang sejumlah Rp 150 juta dan 50.000 dolar AS kepada kepada Edy Nasution agar melakukan penundaan “aanmaning” (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Lippo Group membawahi beberapa anak perusahaan, di antaranya PT Jakarta Baru Cosmoplitan (JBC), Paramount Enterprise Internasional, PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limited (AAL). Dalam dakwaan disebutkan pada tanggal 30 Maret 2016, PK perkara PT AAL dikirim ke Mahkamah Agung dimana sebelum perkara dikirimkan, Edy Nasution dihubungi Nurhadi selaku Sekretaris MA yang meminta agar berkas perkara niaga PT AAL segera dikirim ke MA.

“Lalu saya jawab, ‘Siap Pak. Saya cek dulu’,” kata Edy.

Sebagai Sekretaris MA saat itu, kata Edy, Nurhadi memang punya kewenangan untuk mengawasi perkara-perkara di pengadilan. “Memang tidak langsung menangani, tetapi memonitor perkara-perkara yang tidak dikirimkan. Kami pernah dikumpulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, saat itu disampaikan sekretaris (MA) memonitor perkara-perkara mana yang lama,” ujar Edy.

“Ada perkara lain yang ditegur Pak Nurhadi?,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) KPK Abdul Basir mengkonfirmasi Edy.

“Baru pertama ini. Kalau perkara lain, mungkin ada ditanyakan tetapi mungkin lewat stafnya,” jawab Edy.

Selain Edy Nasution, Jaksa KPK juga menghadirkan mantan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno sebagai saksi. Dalam kasus ini, Edy dan Doddy sudah divonis. Doddy Ariyanto Supeno sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan dan Edy Nasution divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan pada tahun 2016.

Dalam persidangan, Jaksa bertanya soal pembicaraan antara Doddy dengan Direktur PT Lippo General Insurance Tbk. Suhendra Atmadja mengenai pemberian sesuatu dari Eddy Sindoro kepada seseorang bernama Pak Wu.

“Apa maksud komunikasi Saudara dengan Suhendra Atmadja ketika Saudara mengatakan mau menyampaikan pesan dari Pak Wu yang menanyakan kapan sisa barangnya dari Pak Eddy Sindoro dikirim lagi?, ” tanya jaksa Basir.

“Saya tidak mengatakan itu,” jawab Doddy.

“Saya bacakan BAP bapak, ‘yang dimaksud Pak Wu adalah Pak Nurhadi alias Pak N berikut entertainment 6 personel Brimob yang jaga di rumah Pak Nurhadi alias Pak Wu alias Pak N, saya minta Pak Suhendra minta dikonfirmasi keesokan harinya, dan saya keesokan harinya tanya kepada Pak Suhendra apa ada barang yang akan dikirim ke Pak Wu tapi Pak Suhendra tidak menjawab’,” ucap jaksa Basir.

“Saya tidak ingat,” jawab Doddy.

Doddy juga mengaku tidak ingat jabatan Eddy Sindoro. “Saya sudah stroke 2 kali Pak, yang saya tahu hanya bekas atasan saya saja,” imbuh Doddy.

Tak puas, Jaksa kembali mencecar Doddy. “Di sini kami juga ada rekaman BBM yang mengatakan ‘Pak ES, ditunggu Pak Wu, Pak Wu nanyain terus, Pak Wu minta tolong untuk handle majalah Tempo dan media lain’ ini rekamannya ada?” tanya jaksa.

“Saya tidak tahu Pak Wu, ES itu Eddy Sindoro,” jawab Doddy.

“Lalu ada percakapan ‘Pak Wu-nya kapan itu dari Pak Lucas, thank you pada Maret 2016?’,” tanya jaksa.

“Saya tidak tahu Pak Lucas,” kata Doddy.

(Rangga Tranggana)