Neokolonialisme ala Sri Mulyani

Peta Indonesia
Peta Indonesia

WATAK┬áNeokolonialisme yang dimainkan Sri Mulyani Indrawati/SMI ‘sang komandan’ tim ekonomi Jokowi sampai saat ini masih berkiblat pada Washington Consensus. Padahal, dalam satu dekade terakhir Bank Dunia dan IMF yang merupakan Majikan dari kebijakan ekonomi neoliberal telah mengakui sendiri berbagai kesalahannya.

Mengutip pernyataan SMI beberapa hari yang lalu, “Masyarakat jangan takut” meski hutang negara per Mei 2017 tembus Rp 3.672,33 triliun. Sungguh terlalu! Lalu setelah itu pajak-pajak dan harga-harga dinaikkan secara progresif.

Siapa yang paling menderita setelah itu? Apakah Presiden? Apakah Menteri Keuangan? Tentu tidak. Rakyatlah yang makin sulit hidupnya, rakyat yang hampir miskin dan rakyat miskin yang dengan terpaksa membayar semua kebutuhan hidupnya dengan harga yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, pengangguran meningkat dan indeks gini ratio yang terus melebar adalah bukti kegagalan SMI dan Darmin Nasution. Terbukti penurunan neraca perdagangan dan keuangan yang tidak sanggup dibendung oleh tim ekonomi Jokowi.

Menjadi sangat naif mengingat mereka adalah warisan dari pemerintahan diperiode sebelumnya. Semestinya mereka lebih paham persoalan karena alasan tersebut patut dicurigai adanya upaya insubordinasi dan upaya pembusukan dari dalam pemerintahan.

Berbagai macam paket kebijakan ekonomi yang pernah dirilis bukan hanya tidak efektif tapi gagal total untuk meningkatkan kinerja dan performa ekonomi nasional. Padahal cukup dari 3 hal saja sehingga kita bisa melihat perbaikan ekonomi. Misalnya peningkatan daya saing industri, peningkatan daya beli masyarakat dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat.

Dengan sederat kegagalan SMI dan timnya memposisikan Indonesia dalam posisi sangat berbahaya karena tidak memiliki kedaulatan politik dan ekonomi karena Keuangan diserahkan ke Amerika dan sekutunya sementara sektor perdagangan diserahkan kepada China.

Kondisi seperti ini menjadikan kepentingan nasional Indonesia menjadi subordinasi kepentingan global. Artinya, Indonesia untuk menjadi negara besar di kawasan Asia tidak akan pernah terjadi.

Lalu ada standar ganda dalam mekanisme hutang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sehingga “memungkinkan adanya intervensi kepentingan “Asing, Aseng dan Asong” terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.

Rejim pajak yang dikendalikan oleh SMI ini sangat licik dan menjadikan tembok Istana sebagai perlindungan mereka dengan selalu mengatasnamakan Presiden, atau dengan alasan demi penyelamatan keuangan negara, demi APBN dan demi kemajuan ekonomi.

Dan, demi nama baik komunitas internasional serta berderet alasan-alasan laen yang membuat akal sehat kita menjadi menyimpang karena percaya dengan alasan mereka. Yang, ternyata semua itu hanya tipu-daya dari kaum mafia Neoliberal dan Neokolonilalisme ala SMI.

Waspadalah!!

Satyo P
Sekretaris Jenderal ProDEM