24 September 2020, 04:45

Nawawi: Lebih Pas Kasus Dugaan Korupsi Kajari Indragiri Hulu Ditangani KPK

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menilai kasus dugaan pemerasan terhadap 64 kepala sekolah menengah pertama (SMP) yang diduga melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Hayin Suhikto lebih ideal ditangani oleh instansinya. Kasus yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung tersebut diharapkan ditangani lembaga antikorupsi.

“Menurut saya akan lebih pas kalau ada kehendak sendiri untuk melimpahkan penanganan perkara semacam itu kepada KPK,” ungkap Nawawi, Rabu (19/8/2020).

Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Nawawi. Hal tersebut tidak lain agar tidak ada konflik kepentingan.

“Idealnya dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu akan lebih fair untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik,” ujar Pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu.

Dikatakan Nawawi, hal ini telah diatur dalam Pasal 11 UU KPK. Perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum ditangani oleh KPK.

Menurut Nawawi, kehadiran KPK di Indonesia karena salah satunya ketidak percayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Sehingga, KPK hadir untuk melakukan pembenahan terkait perkara yang menyangkut dugaan keterlibatan aparat penegak hukum.

“Di berbagai negara lain, pada umumnya kehadiran lembaga anti korupsi dilatarbelakangi oleh ketidak percayaan terhadap aparat penegak hukum di negara-negara tersebut dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan dalam lingkungan kerja aparat itu sendiri,” tandas Nawawi.

Kejagung sebelumnya menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berinisial HS sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap 64 kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu. Kejagung menduga, HS melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatannya.

Selain HS, Kejagung juga menetapkan Kasipidsus Kejari Indragiri Hulu berinisial OAP dan RFR Kasubsi Barang Rampasan pada Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu sebagai tersangka.

Kejagung menduga, pemerasan bantuan operasional sekolah (BOS) berpariatif mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 65 juta. Total keseluruhan barang bukti pemerasan senilai Rp 650 juta. Ketiga oknum jaksa itu disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat 2 jo huruf b.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Piloting KBM Tatap Muka, Dikdikpora Pemalang Ajukan Perizinan ke Gugus Tugas

Read Next

KPK Lebih Ideal Tangani Skandal Joko Tjandra yang Libatkan Penegak Hukum