3 March 2021, 02:52

Miris! Tidak Bekerja Digaji Pemerintah 600 Ribu, Sementara Guru Honorer di Pemalang Cuma Digaji 300 Ribu

Guru dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Pemalang mengikuti dengan seksama rapat kerja Komisi D, DPRD Pemalang, Kamis 21 Desember 2021 (foto: Abimanyu/daulat.co)

Guru dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Pemalang mengikuti dengan seksama rapat kerja Komisi D, DPRD Pemalang, Kamis 21 Desember 2021 (foto: Abimanyu/daulat.co)

daulat.co – Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Dinas Kesehatan. Rapat kerja secara khusus juga dihadiri organisasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Pemalang.

Ketua Komisi D DPRD Pemalang, Nuryani, dalam pengantarnya mengungkapkan, pihaknya selama ini sudah seringkali mendengarkan masukan dan keluhan dari para guru perihal kesejahteraan. Ia merasa miris banyak guru dan tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun namun hanya diberi gaji Rp 300 ribu per bulan.

“Saya ingin menangis mendengar teman Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang sudah 19 tahun, 24 tahun mengabdi hanya mendapat honor Rp 300 ribu seperti apa yang disampaikan tadi,” kata Nuryani.

“Ini sebagai bahan kami di Komisi D untuk turun langsung ke lapangan,” sambungnya dalam raker yang berlangsung di Ruang Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Kamis 21 Januari 2021.

Nuryani menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak yang layak bagi para GTT dan PTT dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dindikbud dan Dinas Kesehatan.

“Dengan kepala dinas pendidikan, kami berharap sekalipun ada aturan maksimal 50 persen honor dari dana BOS, minimal 40 persen-lah, jadi jangan terlalu jauh. Dan kami juga sampaikan itu ke Kepala Dinas untuk hal ini agar disampaikan kepada pihak kepala-kepala sekolah agar dilaksanakan,” katanya.

Terkait kesejahteraan guru dan pegawai tidak tetap ini, Komisi D ditekankan dia pada prinsinya setuju jika dalam tahun ini tes untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dikurangi muatannya atau diturunkan grade-nya.

“Pertimbangannya, mana mungkin yang baru masuk disandingkan dengan yang sudah punya anak 3, secara keilmuan mungkin bisa tapi akan butuh waktu yang lama tentunya,” katanya.

Salah satu perwakilan guru honorer, yang enggan namanya dimediakan mengaku dirinya sudah puluhan tahun mengabdi hingga saat ini menurutnya belum ada peningkatan kesejahteraan. Padahal tugas dan tanggungjawabnya sangat besar dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

“Bagaimana mungkin hal ini tidak dibarengi dengan kesejahteraan yang layak, kami juga manusia. Sedangkan saat ini saja pemerintah bisa menggaji orang yang tidak bekerja Rp 600 ribu per bulan, sedangkan kami yang bekerja sungguh-sungguh malah tidak diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Ketua GTT Kabupaten Pemalang Afni usai mengikuti rapat menegaskan bahwasanya siapapun pemimpinnya ke depan manakala tidak mau memperhatikan nasib mereka, maka pihaknya akan melakukan perlawanan.

(Abimanyu)

Read Previous

Antisipasi Kementerian Yang Dipimpinnya Jadi Ladang Korupsi, Menparekraf Sandiaga Uno Sambangi KPK

Read Next

Calon Dewas BPJS Kesehatan & Dewas Ketenagakerjaan Harus Punya Terobosan Strategis