22 October 2019, 20:23

Menyusun Produk Legislasi Harus Berhati-hati

daulat.co – Anggota DPR RI Periode 2019-2024 R. Imron Amin menilai bahwa DPR RI dalam membuat produk legislasi memang diperlukan kehati-hatian, karena masyarakat masa kini dianggapnya semakin cerdas dalam mengikuti alur pembuatan Undang-Undang (UU). Sehingga tragedi imbas dari pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menjadi pelajaran ke depan dalam menghasilkan produk legislasi yang dapat memuaskan masyarakat.

“Pemerintah dan DPR akan menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat demi terciptanya kondusifitas di Indonesia ini. Sehingga perlu diatur kembali kehati-hatian dan tidak grasak-grusuk dalam menelurkan produk-produk legislasi,” kata Imron di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Politisi berlatar belakang pendidikan hukum ini mengaku simpati kepada para demonstran dan aparat yang saling berjibaku satu sama lain karena harus mempertahankan nilai yang menurut mereka benar. Menurutnya di sinilah peran para wakil rakyat diuji yaitu lewat pengkajian ulang UU yang dianggap bermasalah. Untuk itu ia bertekad mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang revisi UU KPK dan pembahasan RKUHP. Ia menilai suara masyarakat merupakan satu elemen penting untuk menilai sebuah nilai benar atau salah.

“Mereka (demonstran) sampai harus melawan gas air mata satu sama lain. Kita lihat nanti, kita ikuti dulu kelanjutannya karena kalau UU KPK kan sudah ada di Presiden, sedangkan RKUHP pada akhirnya telah ditunda. Itu yang nanti kita akan coba fokuskan dan kita kaji lagi. Kita libatkan orang-orang yang merasa ini perlu ditunda. Dari hal itu masyarakat nanti bisa melihat bahwa para wakil rakyat ini bersungguh-sungguh untuk menghasilkan produk legislasi yang baik untuk rakyat,” ujar legislator dapil Jawa Timur XI itu.

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Setelah Ojang, Giliran Kadis Pemkab Subang Sebagai Tersangka Oleh KPK

Read Next

Pemerintah Resmi Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup