26 May 2020, 07:05

Menkeu Sri Mulyani Khawatir Kebijakan Recovery Bond Mengulang Kasus BLBI

Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani

daulat.co – Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mempertanyakan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) above the line.

Padahal, pemerintah maupun bank sentral bisa menentukan bunga untuk surat utang pemerintah yang dilelang. Demikian Dolfie dalam rapat virtual Komisi XI DPR RI dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5/2020).

“Sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020, SBN yang dibeli Bank Indonesia mengandalkan mekanisme pasar. Padahal di Pasal 2 telah memberikan ruang adanya SUN atau SBSN Khusus ataupun tujuan tertentu yang bisa dibeli oleh BI. Kenapa tidak menggunakan pasal ini untuk bunga yang lebih rendah. Patokan BI 4,9 persen baru BI masuk ke pasar perdana, ya sulit,” ucapnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyebut dasar yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di Indonesia yang mencapai hampir 8 persen. Angka tersebut menurutnya jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Coba kita lihat di Thailand mengeluarkan global bond dengan yield 1,8 persen, Filipina 3,5 persen, Vietnam 3 persen, Singapura 0,1 persen, Malaysia 2,79 persen, sementara di Indonesia hampir 8 persen,” jelas Dolfie.

Dalam penilaiannya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 memuat pengecualian untuk SBN dengan tujuan tertentu yang dibeli oleh BI dengan bunga yang lebih kecil dari 4,9 persen.

“Tadi sebelumnya Prof Hendrawan telah mengusulkan, 2020-2022 itu kisarannya 2 persen, 2023 selanjutnya sesuai dengan biaya operasional Bank Indonesia, misalnya seperti itu,” ucap Dolfie.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Indonesia menggunakan suku bunga di luar yang ditetapkan pasar, justru akan menimbulkan kompromi baik secara politik san tata kelola bank sentral. Ia menyampaikan kekhawatirannya apabila kebijakan recovery bond akan mengulang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Bicara politik makanya Gubernur BI selalu menyampaikan masalah BLBI, karena dulu saya menanganinya juga. BI kan punya tata kelola, punya UU, dan punya neraca yang harus dijaga. BPK juga pandangannya cukup konservatif kepada kami, membuat kami sedikit khawatir”

“Saran saya, Komisi XI sudah punya pengalaman BLBI, jangan sampai keputusan politik tahun mendatang dimana suku bunga terlalu tinggi diturunkan, menurut saya malah menjadi outlier,” ungkap Sri Mulyani.

Dolfie lantas menekankan bahwa atensi Dewan adalah kepada suku bunga SBN jangan sampai mencapai yield di atas 8 persen yang nantinya akan berdampak pada alokasi pembiayaan pada APBN 2020.

“Jangan sampai besar terus, ini akan berimplikasi pada APBN kita yang seterusnya isinya membayar utang saja. Makanya kita ingin, KSSK duduk bersama menghitung berapa penyelamatan ekonomi hingga skenarionya. Dari situ bisa terlihat peran Pemerintah dan BI, jangan sampai kapalnya masing-masing berbeda,” pungkasnya.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Bos PT BORN jadi Buronan Kasus Suap Terminasi PKP2B di Kementerian ESDM

Read Next

Taufik Hidayat Ungkap Penyerahan Rp 1 Miliar ke Aspri Imam Nahrawi