16 January 2021, 10:50

Mendagri Tidak Wakili Pemerintah Bahas RUU KPK

daulat.co – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemendagri dalam pembahasannya bersama DPR RI sebagai wakil Pemerintah hanya membahas mengenai revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3). Hal yang sama juga berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Pak Mendagri dan Menkumham hanya ditugaskan wakili Pemerintah dalam pembahasan RUU MD3, sedangkan untuk pembahasan RUU KPK  ditugaskan kepada Menkumham dan Menpan-RB,” tegas Bahtiar di Jakarta, Jumat (13/09).

Disampaikan, penunjukan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai wakil pemerintah bersama Menkumham dalam pembahasan revisi UU MD3 ditegaskan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-984/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/09/2019 tertanggal 6 September 2019.

Selain itu juga Surat Presiden RI yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dengan Nomor RI-41/Pres/09/2019 tertanggal 10 September 2019.

Bahtiar merujuk surat penugasan dari Presiden dimaksud yang menyatakan bahwa “Dengan ini kami menugaskan Mendagri dan Menkumham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut (UU MD3).

Penegasan itu disampaikan sejalan dengan adanya informasi yang keliru sebagaimana diiberitakan salah satu media online. Dimana dalam berita tersebut disampaikan bahwa Mendagri mewakili Pemerintah dalam Revisi Undang-Undang KPK. Padahal yang benar adalah Mendagri mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU MD3.

Read Previous

Dampak Karhutla, Kemenhub Terus Monitor Bandara di Sumatera dan Kalimantan

Read Next

Lantik Pengurus PW Prima DMI Jakarta, Syafrudin Dorong Pemuda Islam Ambil Bagian Dalam Estafet Kepemimpinan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *