Menag Nilai Putusan PTUN Terkait Gugatan HTI Sudah Bagian Dari Pemerintah

http://daulat.co/wp-content/uploads/2018/05/Menag-4.jpg

daulat.co – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai bahwa keputusan pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) telah menunjukan bahwa langkah Pemerintah Jokowi mencabut status hukum HTI bukanlah tidakan sewenang-wenang.

Karena keberadaan Tata Usaha Negara (TUN) sendiri adalah selaku pemegang kekuasaan yudikatif. Walaupun gugatan tersebut diajukan oleh HTI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun putusan PTUN ini sudah jelas memperkuat keputusan Pemerintah yang telah membubarkan HTI.

“Menurut majelis hakim PTUN, banyak bukti HTI tidak sepaham dengan Pancasila. Banyak bukti pula yang menunjukkan upaya HTI ingin mengubah Pancasila. Jadi dengan adanya putusan tersebut, Pemerintah mengajak segenap eks anggota HTI untuk kembali ke pangkuan Pancasila dan NKRI yang sesungguhnya amat religius ini,” kata Menag.

Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI. Surat Keputusan ini digugat oleh HTI di PTUN, namun putusan pengadilan yang dibacakan hari ini memperkuat SK yang diterbitkan pemerintah.

 

(M Nurrohman)