Memunggungi Laut

Nelayan tradisional (ist)
Nelayan tradisional (ist)

EMPAT tahun yang lalu, seluruh masyarakat nelayan di nusantara mendengar pidato politik Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi memunggungi laut, tidak lagi memunggungi samudra, tidak lagi memunggungi selat dan menjadikan nelayan sebagai pilar utama poros maritim.

Suatu gagasan yang revolusioner untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, KNTI menilai, hampir empat tahun rezim poros maritim ini berjalan sebaliknya, nelayan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil masih termiskinkan, terpinggirkan dan belum menjadi bagian penting dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil diseluruh Indonesia. Hal ini tercermin dengan jelas dalam berbagai kebijakan dan permasalahan terkait dengan kegiatan sektor perikanan, maupun kegiatan lainnya yang merampas ruang hidup nelayan.

Kemiskinan masih menjadi wajah dominan nelayan tradisional Indonesia, bahkan tidak berubah dalam kurun waktu 4 tahun rezim poros maritim. Pemiskinan ini terjadi karena masih belum hadirnya negara dalam melindungi hak-hak asasi nelayan dalam konteks pengelolaan perikanan hingga pemenuhan hak-hak dasarnya.

Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 25% atau sekitar 7,87 juta orang miskin adalah masyarakat pesisir dimana nelayan merupakan pekerjaan utamanya. Namun dalam konteks penyediaan pangan, 80% konsumsi perikanan dalam negeri, di penuhi oleh perikanan skala kecil.

Sementara itu 95,5 % dari keselurhan 643.100 unit adalah kapal skala kecil berukuran dibawah 10 Gross ton. Dengan kapal skala kecil tersebut, kemampuan akses sumber daya yang terbatas tidak lebih dari perairan teritorial 12 mil laut.

Persoalan alih alat tangkap yang dinyatakan merusak hingga hari ini belum selesai hingga berlarut-larut, sejak PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) dan ditambah dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan menjadi pemicu keresahan nelayan.

Di sisi lain Pemerintah melakukan pembiaran terjadinya konflik antar nelayan, seperti di Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah dan daerah lainnya. Kebijakan pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak disertai dengan solusi yang pasti dari Pemerintah, namun justru pemerintah terkesan terjebak konflik dengan nelayan, sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi nelayan dan pekerjanya.

Tentunya masalah ini berdampak termasuk kepada menurunnya volume eksport perikanan nasional sejak tiga tahun terakhir. Pemerintah terlalu bernafsu untuk melawan pencurian ikan namun hanya berfokus dalam upaya penenggelaman kapal.

Sayangnya pemerintah tidak efektif dalam tindakan melawan pencurian ikan karena sejak menjabatnya Presiden Jokowi, dari tahun 2014-2017 kapal yang ditenggelamkan malah meningkat jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap tahunnya dari tahun 2015 sebanyak 113 kapal, tahun 2016 sebanyak 115 kapal dan terakhir data 2017 malah meningkat hingga 250 kapal. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak efektif dalam memastikan pencurian nelayan ikan.

Sementara tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan mengalami penurunan menjadi 68,78 % di tahun 2016 dari sebelumnya 88,65 % di tahun 2014 walaupun angka potensi perikanan tangkap meningkat dari 7,31 juta ton di tahun 2014 menjadi 9,93 juta ton di tahun 2016.

Angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan memburuk dengan mengalami kenaikan menjadi 5,04% di 2017 dari sebelumnya 4,30% di 2016. Hal ini menunjukkan kelesuan usaha ekonomi skala kecil hingga menengah di sektor perikanan.

Tidak hanya dalam pengelolaan perikanan, Pemerintah harus segera fokus dalam memperbaiki sumber daya pesisir yang semakin rusak dengan berbagai kegiatan proyek reklamasi, pertambangan, termasuk perampasan ruang kehidupan nelayan terus terjadi.

Proyek infrastruktur di pesisir seperti, reklamasi di seluruh wilayah menyengsarakan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Setidaknya terdapat 28 titik reklamasi di seluruh Indonesia yang terindikasi telah melanggar ketentuan hukum dan prosedur (KPK, 4 Oktober 2016).

Pemerintah tidak bergeming dan Teluk Jakarta terancam dengan tanggul laut raksasa yang akan menutup akses masyarakat untuk melaut. Seperti maraknya konsesi tambang di lebih dari 18 wilayah pesisir, privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan pariwisata di lebih dari 20 wilayah pesisir, serta proyek utang konservasi laut yang menargetkan 20 juta hektar sampai dengan tahun 2019.

Proyek konservasi berbasis utang dalam praktiknya bukan hanya meminggirkan masyarakat tapi juga merampas ruang hidup mereka yang sejatinya dilindungi oleh konsitusi. Atas nama pembangunan, ruang laut dikavling demi kepentingan investasi. Artinya, nelayan mengalami pemiskinan secara massif dan stuktural.

Hadirnya Undang-undang No. 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan Nelayan, Budidaya dan Petambak Garam masih jauh dari implementasinya untuk melindungi nelayan kecil dan perempuan nelayan.

Hal ini terlihat jelas dari implementasi yang lemah termasuk secara substansi UU No. 7/2016 masih mendomestifikasi perempuan dipasung hanya sebagai bagian dari rumah tangga nelayan. Sehingga sangat penting menempatkan Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil dari FAO Tahun 2014 sebagai panduan dalam implementasi UU No. 7/2016.

Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata