29 October 2020, 08:41

Mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Segera Duduk di Kursi Pesakitan PN Tipikor Bandung

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani segera duduk di kursi pesakitan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya segera diadili menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran produk PT DI yang menjeratnya telah dinyatakan lengkap atau P21.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan kedua tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II. Tim penyidik telah memeriksa sekitar 107 saksi dalam merampungkan penyidikan kasus ini.

“Hari ini penyidik KPK melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka & barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tersangka atau terdakwa BS (Budi Santoso) dan IRZ (Irzal Rizaldi Zailani),” ucap Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Jaksa Penuntut memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Budi Santoso dan Irzal Rizaldi. Surat dakwaan terhadap keduanya selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan.

“Persidangan akan dilaksanakan di PN Tipikor Bandung,” ujar Ali.

KPK sebelumnya menetapkan mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia.

Diduga keduanya melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah pihak lain diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar yang merupakan nilai yang telah dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada enam perusahaan mitra/agen dalam kurun tahun 2011 hingga 2018.

Padahal, keenam perusahaan mitra, yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana sekitar Rp 96 miliar. Selain Budi dan Irzal, direksi PT Dirgantara Indonesia lainnya yang disebut turut kecipratan aliran dana.

Mereka adalah mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh serta mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Bimbingan Manasik Haji-Umrah Harus Dilaksanakan Secara Profesional

Read Next

UU Cipta Kerja Tidak Resentralisasikan Kewenangan