5 July 2020, 21:50

Mangkir Pemeriksaan, KPK Ultimatum Bos Bank Yudha Bakti dan GZCO

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Pemilik Bank Yudha Bakti, Tjandra Mindharta Gozali. Peringatan itu menyusul ketidakhadiran Tjandra yang juga pemegang saham PT Gazco Plantations Tbk. (GZCO) dalam agenda pemeriksan penyidik lembaga antikorupsi.

Ultimatum itu disampaikan Plt Jubir KPK, Ali Fikri. Dikatakan Aki, Tjandra sedianya dipanggil penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016 untuk tersangka Nurhadi pada Kamis, 25 Juni 2020. Namun, yang bersangkutan mangkir dari panggilan tersebut.

“Namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa adanya keterangan,” ungkap, Ali Fikri, Jumat (26/6/2020).

Belum diketahui kaitan pengusaha kelapa sawit itu dalam pusaran dugaan korupsi yang menjerat Nurhadi. Yang jelas, kata Ali, keterangannya dibutuhkan penyidik dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Nurhadi.

Menurut Ali, penyidik akan kembali memanggil yang Tjandra pada Selasa tanggal 30 Juni 2020. Lembaga antikorupsi lantas mengultimatim Tjandra Mindharta Gozali untuk hadir memenuhi panggilan penyidik.

“Karena ada konsekuensi hukum apabila tidak hadir tanpa keterangan,” kata Ali.

Saat ini  KPK juga sedang getol memeriksa sejumlah saksi kasus tersebut. Salah satunya memeriksa kakak kandung Tin Zuraida, Irene Wijayanti pada Kamis kemarin.

Irene diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka suami Tin, Nurhadi dan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Penyidik KPK saat memeriksa Irene mendalami informasi seputar dugaan aliran uang ke Tin Zuraida.

“Penyidik mengkonfirmasi mengenai dugaan aliran uang ke Tin Zuraida,” ujar Ali.

Terkait kasus, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Hiendra Soenjoto sebesar Rp 46 miliar. Uang diserahkan Hiendra melalui menantu Nuhadi, yakni Rezky Herbiyono, sepanjang 2011-2016.

Diduga uang tersebut sebagai upeti atas bantuan Nurhadi mengurus dua perkara perdata yang dialami MIT. Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kedua, perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Terkait gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 menerima total Rp 12,9 miliar. Diduga uang itu untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Jebloskan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia ke Bui

Read Next

Penyuap Kalapas Sukamiskin Segera Diadili