LSM LIRA Mengendus Upaya Adu Domba Polri – KPK Jelang Pilpres 2019

Daulat.co – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) meminta Polri mewaspadai upaya kelompok kepentingan mengadu domba Kepolisian dan KPK menjelang Pilpres 2019.

Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal berharap Polri mampu membangun soliditas dan membersihkan jenderal-jenderal penghianat yang ingin memecah belah institusi korps bhayangkara.

“Kapolri dan Ketua KPK harus mampu membangun soliditas dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, serta mewaspadai kelompok kepentingan mengadu domba. Jangan sampai kasus Cicak dan Buaya terulang lagi,” ujar Jusuf Rizal mengomentari seputar Buku Merah KPK di Jakarta., Rabu (17/10/2018).

Pria berdarah Madura-Batak menjelaskan, suasana jelang Pilpres 2019 tentu banyak pihak punya kepentingan dan melakukan manuver politik, termasuk mengadu domba Polri dan KPK dengan memunculkan “kasus buku merah”. Patut diduga ada upaya mendiskreditkan pemerintah Jokowi, institusi Polri, maupun KPK.

Kasus Buku Merah sendiri muncul dan dilansir politikus senior PAN Amien Rais setelah diperiksa oleh Kepolisian terkait dengan penyebaran kebohongan (Hoaks) dalam kasus penyebaran kebohongan oleh Tim Sukses Prabowo-Sandi, Ratna Sarumpaet.

Amien Rais pada kesempatan yang sama meminta Presiden Jokowi agar mencopot Kapolri Tito Karnavian dari jabatannya.

“Pernyataan Amien Rais penuh dengan muatan politis. Menjadikan sesuatu yang belum berdasar secara hukum untuk menghakimi Kapolri, Tito Karnavian. Kemudian meminta Presiden Jokowi mencopotnya sebagai Kapolri. Ini pembunuhan karakter dan harus dilawan,” tegas Jusuf Rizal.

Pada bagian lain, Jusuf Rizal yang juga Ketua Presidium Rumah Relawan Nusantara Proja (Pro Jokowi-Amin) The President Center mbuat pernyataan sikap demi membangun pesta demokrasi Pilpres 2019 yang sehat.

Pertama, menolak cara-cara yang dilakukan kelompok maupun tokoh-tokoh perorangan yang bertujuan ingin mengadu domba antara institusi Kepolisian dan KPK, yang dapat  menimbulkan instabilitas, keonaran, sensasi maupun ingin mendiskreditkan institusi Kepolisian, Kapolri dan Presiden Republik Indonesia.

Kedua, melawan berbagai tindakan penyebaran kebohongan (hoaks), sara, anarkhis dan adu domba yang dilakukan siapapun yang bertujuan ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2019 yang damai, jurdil, bebas dan rahasia. Mendukung penegak hukum untuk memproses hukum siapapun yang melakukan penyebaran berita hoaks.

Ketiga, menentang suara-suara yang dilontarkan tokoh masyarakat tanpa dasar, yang meminta Presiden Jokowi mencopot Kapolri, Tito Karnavian tanpa alasan yang substansial. Mendukung Kapolri tetap menjalankan tugasnya hingga akhir jabatannya dan mencopot jenderal-jenderal penghianat di tubuh Polri dari Jabatannya.

(M Sahlan)