18 November 2019, 16:34

Literasi Keuangan Sangat Penting Bagi Negara Berkembang

daulat.co – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa untuk memanfaatkan teknologi keuangan (fintech), sangat penting untuk menangani tingkat melek finansial yang relatif rendah di banyak negara Asia. Literasi ini dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak produktif seperti pinjaman berlebihan, tabungan tidak memadai, kredit tidak produktif, dan catatan keuangan tidak memadai dipelihara oleh UKM.

Hal tersebut disampaikan Wamenkeu dalam keynote speechnya pada acara Workshop Financial and Technological Literacy For Sustainable and Inclusive Development in Asia di Singosari Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (7/11).

“Literasi keuangan sesuatu yang sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tidak boleh dianggap remeh, karena jika diterima begitu saja maka teknologi keuangan akan datang akan mengharapkan orang untuk menggunakannya sepanjang waktu dan risiko kurangnya literasi cukup besar,” jelas Wamenkeu.

Wamenkeu menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan banyak negara Asia dapat berkelanjutan dan inklusif adalah dengan meningkatkan akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi bagi kaum miskin. Akses ke layanan keuangan, terutama kredit dan tabungan, akan memungkinkan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, membuat rencana investasi, dan mengatasi guncangan yang merugikan. 

“Sektor keuangan sangat penting. Layanan perbankan kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan untuk inklusi keuangan. Kami harus menyertakan lebih banyak orang dalam layanan sektor keuangan kami dan kami percaya bahwa inklusi keuangan adalah salah satu pilar pengentasan kemiskinan dan dalam pengurangan kesenjangan,” ujar Wamenkeu. 

Sebagai informasi, forum workshop ini merupakan kolaborasi antara Asian Development Bank Institute (ADBI), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Tokyo (GraSPP) dengan dukungan dari Toshiba Internatonal Foundation. 

Forum akan menyelenggarakan lokakarya intensif selama dua hari, yang terdiri dari ceramah interaktif dan diskusi kelompok, dengan menyatukan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara Asia, yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan dan teknologi.

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Dewan Pengawas KPK Harus Kredibel

Read Next

Komisi X Minta Kemenpora Fokus Kepemudaan