Lagi, Bos BORN Samin Tan Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Pemilik perusahaan batubara PT Borneo Lumbung Energi, Samin Tan menunggu di ruang lobby setibanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/9) untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan. Samin Tan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dalam kasus dugaan suap terkait kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1 (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) Samin Tan kembali dicegah berpergian ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Direktorat Jendral Imigrasi Kemenkum HAM tentang pelarangan ke luar negeri tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (26/3/2019). KPK juga mencegah anak buah Samin Tan, Nenie Afwani selaku Direktur PT Borneo Lumbung Energi.

“KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang dalam penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka SMT, yaitu atas nama tersangka SMT dan (saksi) Nenie Afwani, Direktur PT. Borneo Lumbung Energi,” ucap Febri.

Dua orang tersebut dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 14 maret 2019 sampai dengan 14 September 2019. Dalam penyidikan perkara Mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, Samin Tan dan Nenie sebelumnya atau pada September 2018 telah dicegah berpergian ke luar negeri.

“Hal ini dilakukan agar ketika tersangka atau saksi dipanggil tidak sedang berada di luar negeri,” ujar Febri.

Pada kesempatan ini Febri juga mengingatkan kepada Samin Tan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Hal itu disampaikan Febri menyusul ketidakhadiran Samin Tan dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Senin (25/3/2019).

KPK telah menjadwalkan ulang pemeriksaan Samin Tan pada Kamis (28/3/2019). Hingga saat ini, Samin Tan belum ditahan KPK.

“Kemarin KPK telah melakukan panggilan pertama pada tsk SMT, namun yang bersangkutan tidak datang dengan alasan ada pekerja lain. Kami ingatkan, agar tersangka SMT memenuhi,” tandas Febri.

Penetapan tersangka terhadap Samin Tan adalah berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Samin Tan diduga telah menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih sekitar Rp 5 miliar.

Adapun maksud pemberian suap, agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM. PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) milik Samin Tan.

PT AKT merupakan perusahaan batubara yang beroperasi di wilayah Barito, Kalimantan Tengah. Dugaan rasuah itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Persoalan terminasi kontrak ini pernah diselesaikan lewat pengadilan. Nah, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut.

Komisioner KPK, Saut Situmorang sebelumnya memastikan bahwa pihaknya mendalami setiap unsur terkait pemidanaan korporasi perusahaan dengan kode saham BORN terkait kasus dugaan suap tersebut. Setiap perkembangan dari kasus suap tersebut akan dicermati lembaga antikorupsi. Termasuk jika ditemukan bukti terkait kepentingan atau aliran uang perusahaan dalam sengkarut dugaan suap.

(Rangga Tranggana)