11 April 2021, 10:07

Kritik Pendekatan Mensos, LPSD Tegaskan Orang Rimba Butuh Ruang Hidup Yang Kompatibel Dengan Kebudayaan

Peneliti Senior Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi (LPSD), Mas Mulyadi

Peneliti Senior Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi (LPSD), Mas Mulyadi

daulat.co – Niat baik Menteri Sosial, Tri Rismaharini, untuk membuka akses bagi suku anak dalam dengan menyediakan internet patut dihargai semua pihak. Akan tetapi pendekatan tersebut dinilai tidak tepat dalam meletakkan masyarakat adat (indigenous people) yang banyak tinggal di kawasan terpencil, terluar dan tertinggal (3T).

“Kementerian Sosial harus paham bahwa komunitas suku anak dalam yang bermukim di wilayah Jambi secara sosiologis adalah masyarakat yang kelangsungan hidupnya masih sangat bergantung pada sumberdaya hutan dan sumberdaya alam,” tegas Peneliti Senior Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi (LPSD), Mas Mulyadi di Jakarta, 22 Maret 2021.

Karena bergantung pada sumberdaya hutan dan sumber daya alam itulah, kata dia, kebudayaan Orang Rimba di Wilayah Jambi masih lekat dengan berburu, meramu dan mengambil penghidupan dari alam.

Mas Mulyadi juga menyinggung mengenai urgensi memberikan jaringan internet kepada Orang Rimba. Kata dia, masyarakat suku anak dalam tidak membutuhkan internet.

Alih-alih kebutuhan internet, hal yang paling dibutuhkan saat ini bagi Orang Rimba adalah bagaimana memperoleh ruang hidup dan pemukiman yang memungkinkan mereka melangsungkan kehidupan mereka dengan kebudayaan yang mereka miliki.

“Kritik saya pada Ibu Menteri Sosial, Tri Rismaharini, adalah terlalu sederhana memandang persoalan yang dihadapi oleh Orang Rimba hanya soal internet,” ucapnya.

“Padahal, kebutuhan mereka sangat mendasar dan kompleks yaitu terkait ruang hidup, pemukiman, pendidikan dan kesehatan yang kompatibel dengan kebudayaannya,” sambung alumni Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada itu.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi tantangan dalam konteks Orang Rimba yaitu semakin terpinggirkannya mereka dari pemukiman dan penghidupan mereka yang mengandalkan hutan. Dan, hal yang sudah berlangsung lama itu hingga kini masih terus berlangsung.

“Sejak Orde Baru, perusahaan besar pemilik izin usaha hutan melangsungkan operasinya hingga saat ini. Di tambah banyaknya pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dan beragam aktivitas ekonomi membuat Orang Rimba sulit mempertahankan kehidupan aslinya,” jelasnya.

Mas Mulyadi berharap, Kementerian Sosial dan kementerian serta lembaga terkait dalam menyelesaikan persoalan Orang Rimba dilakukan secara komprehensif. Terutama perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan di Wilayah Jambi.

“Kementerian Sosial tidak boleh kerja sendirian (lintas Kementerian dibawah Koordinasi Menko PMK dan Perekonomian), harus melibatkan tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan, dan masyarakat sipil dengan pendekatan yang lebih kompatibel dengan budaya Orang Rimba,” tutupnya.

(Sumitro)

Read Previous

Komisi V Ingatkan Pentingnya Pengawasan & Percepatan Pembangunan Tol Serbaraja

Read Next

Dapat Kuota Tambahan, Kemenag Kebut Susun Modul & Soal Seleksi PPPK Guru Agama