KPK Tetapkan Petinggi Wijaya Karya Tersangka Korupsi Jembatan di Riau

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memberikan keterangan pers di gedung KPK terkait dengan penetapan calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka

daulat.co – Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa resmi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jembatan Waterfront pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan sebagai tersangka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019). Diduga Adnan dan Ketut Suarbawa kongkalikong atau berkolusi dalam proyek Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 yang menelan anggaran Rp 117,68 miliar.

“KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Dalam proses penyidikan itu, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Diduga perbuatan Adnan dan Ketut Suarbawa merugikan keuangan negara sekitar Rp 39,2 miliar. “Diduga, dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sekitar Rp 39,2 miliar dari nilai proyek pembangunan Waterfront City secara tahun jamak di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp 117,68 miliar,” ujar dia.

Proyek Jembatan Bangkinang atau Jembatan Waterfront City merupakan salah satu dari sejumlah proyek strategis yang dicanangkan Pemkab Kampar. Adnan diduga bertemu dengan Ketut Suarbawa dan sejumlah pihak lain pada pertengahan 2013 lalu.

Adnan dalam pertemuan itu memerintahkan memberikan informasi mengenai desain jembatan dan engineer estimate kepada Ketut Suarbawa. PT Wijaya Karya atas informasi itu kemudiam memenangkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City tahun anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi.

“Pada Oktober 2013 ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City tahun anggaran 2013 dengan nilai Rp 15.198.470.500 dengan lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan hingga Desember 2014,” kata Saut.

Adnan setelah kontrak tersebut kemudian meminta pembuatan engineer estimate pembangunan Jembatan Waterfront City tahun 2014 kepada konsultan. Ketut saat itu meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Diduga kongkalikong antara Adnan dan Ketut Suarbawa terkait Penetapan Harga Sendiri itu terus berlanjut hingga pelaksanaan proyek Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD 2015, APBD Perubahan 2015 dan APBD tahun 2016. Adnan diduga menerima fee sekitar Rp 1 miliar atau sekitar 1 persen dari nilai kontrak dari kongkalikong tersebut.

Dalam kasus ini, Adnan dan Ketut Suarbawa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka” tandas Saut.

(Rangga Tranggana)