9 August 2020, 15:24

KPK Tetapkan Penasihat NasDem dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka Suap

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dua di antaranya merupakan pasangan suami istri yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria.

Penetapan tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. Penetapan tersangka itu hasil pemeriksaan dan gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis (2/7/2020) dan Jumat.

Selain Ismunandar yang juga penasihat Partai NasDem dan Encek merupakan politikus PPP, KPK menetapkan tersangka penerima suap yakni, Suriansyah (SUR) selaku Kepala BPKAD; Musyaffa (MUS) selaku Kepala BAPENDA; dan Aswandini (ASW) selaku Kepala Dinas PU. Sementara dua tersangka pemberi suap yakni Aditya Maharani (AM) selaku kontraktor dan Deky Aryanto (DA) selaju rekanan.

Selaku pemberi, Aditya dan Deky diduga melanggaP pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Ismunandar, Encek, Suriansyah, Musyaffa (MUS), dan Aswandini diduga melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur tahun 2019 sampai dengan 2020,” ucap Nawawi.

Ismunandar dan Encek Unguria bersama Musyaffa, Suriansyah, Pekerjaan Umum (PU) Aswandini diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Suap diduga bertujuan agar kedua rekanan mendapat proyek di Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020.

Dalam OTT di tiga tempat itu, Tim Satgas KPK mengamankan total 16 orang termasuk para tersangka. Selain itu  tim juga menyita uang tunai Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

Penerimaan sejumlah uang tersebut, kata Nawawi, diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Kemudian, Encek Unguria selaku Ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim.

“Tersangka MUS selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di dinas pendidikan dan pu di Kabupaten Kutim; SUR selaku kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan; ASW selaku kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang,” ujar Nawawi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

LPSK Sesalkan RUU PKS ‘Terpental’ Dari Prolegnas 2020

Read Next

KPK Jebloskan Penasihat NasDem dan Ketua DPRD Kutai Timur ke Bui