27 May 2020, 06:55

KPK Tahan Bos PT CMI Teknologi

daulat.co – Bos PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno dijebloskan ke jeruji besi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/1/2020). Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 ini ditahan di Rutan KPK.

“Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama RJP (Rahardjo Pratjihno), Direktur Utama PT CMIT dalam perkara pengadaan Backbone Surveillance System di Bakamla untuk 20 hari ke depan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Rahardjo ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye saat digelandang ke mobil tahanan oleh petugas KPK, Rahardjo memilih irit bicara kepada awak media.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rahardjo Pratjihno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016.

Selain Rahardjo, KPM juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo; Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan; dan Juli Amar Ma’ruf selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak termasuk Bambang Udoyo. Bambang Udoyo dalam kasus tersebut telah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta.

Untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) anggaran yang saat itu diusulkan sebesar Rp 400 miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla.

Anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS pada awalnya belum dapat digunakan. Meski demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Kemudian ULP Bakamla pada 16 Agustus 2016 mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar.

Pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi kemudian ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. Dalam perjalananya, pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Namun, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. Padahal, anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan.

Terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut, ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi.

Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan.

Hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender.

Kemudian kontrak pengadaan ditandatangani Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo Pratjihno selaku Dirut PT CMI Teknologi pada 18 Oktober 2016. Saat itu nilai kontrak Rp 170,57 miliar termasuk PPN.

Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum atau pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Diduga perbuatan korupsi itu merugikan negara sekitar Rp 54 miliar.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Geledah Apartemen Buron Eks Kader PDIP Harun Masiku, KPK Kantongi Dokumen Penting

Read Next

Kunker ke Prancis, Menhan Siap Perkuat Sistem Alutsista TNI