24 November 2020, 22:40

KPK Segera Satroni NTB Urus Aset Bermasalah

Kantor Gubernur NTB – ist

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendatangi jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur NTB, Zulkiflimansyah. Kedatangan lembaga antirasuah terkait aset-aset bermasalah di Gili Trawangan diagendakan pada bulan ini.

“Betul. Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini,” ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, Selasa (10/11/2020).

Tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat. Itu diketahui dari kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB.

Dikatakan Ipi, tak hanya NTB dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah. Lembaga antirasuah bahkan menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga, atau bahkan dalam proses hukum dengan pihak ketiga.

Selain itu ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya. 

Dikatakan Ipi, pihaknya mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.

“Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara,” ujar Ipi.

Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir di antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Aset yang menjadi sengketa tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, serta fasum dan fasos perum perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.

Sementara itu, Karo Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani mengatakan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ruslan mengatakan, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi. Somasi dilakukan sebanyak dua kali.

Menurut Ruslan, sebenarnya pemprov sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan saja ke Kejati NTB. Namun, mereka masih menunggu draf SKK dari kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.

“Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi,” kata Rurslan dalam kesempatan berbeda.

Rurslan berdalih, lambannya pemberian SKK lebih disebabkan faktor tersebut. Sebaliknya, belum adanya SKK, membuat Kejati NTB tak bisa berbuat banyak.

Sejauh ini baru ada legal opinion (LO) kepada Pemprov NTB yang dibuat Kejati pada tahun lalu. Terkait perjanjian kerja sama dengan PT GTI yang dinilai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Sebelumnya, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, perjanjian pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian. Karena belum menerima SKK.

“Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa,” ucal Nanang.

Pemprov NTB sendiri sebelumnya memberikan tenggat waktu hingga Maret kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) untuk menunaikan butir-butir kontrak atas pengelolaan lahan seluas 65 hektare di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Jika tidak, dilaksanakan izinnya akan dicabut.

“Kita berikan peringatan sampai Maret 2020. Kalau tidak kontrak GTI diputus. Tapi memang ini belum keputusan resmi dari Tim Terpadu,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H Muhammad Rum.

Seharusnya, kata Mantan Kepala BPBD NTB itu, pemutusan kontrak PT GTI pada Rakor pembahasan penyelesaian sengketa lahan PT GTI dengan Pemprov NTB yang saat itu dihadiri Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar serta dari pihak unsur Forkopimda pada Rabu (12/2) malam. Namun, rencana pengambilan keputusan batal lantaran sejumlah pihak tidak hadir.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat, KPK Periksa Aa Umbara Sutisna

Read Next

Jadi Tersangka, Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Dijebloskan ke Bui