5 July 2020, 19:52

KPK Segera Beri Kepastian Hukum Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberikan kepastian hukum terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Demikian dipastikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

KPK dieketahui telah menetapkan mantan Dirut PT Pelindo II itu sebagai tersangka sejak akhir 2015 atau lebih dari empat tahun lalu. Namun, KPK hingga tak kunjung merampungkan penyidikan kasus tersebut. Lino juga hingga kini belum ditahan oleh lembaga antikorupsi.

“RJ Lino kembali lagi sudah memasuki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan,” ungkap Alexander Marwata.

Terkait kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

Diakui Alexander, penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara.

Disebut-sebut hambatan menghitung kerugian keuangan negara itu disebabkan pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

Meski demikian, Alex berjanji pihaknya akan menuntaskan kasus ini dengan menggunakan ahli di Indonesia dalam menghitung kerugian keuangan negara. “Salah satunya itu. Dokumen terkait berapa sih harga sebenarnya dari crane yang dibeli Pelindo tidak pernah didapatkan, tetapi kami dalam rangka penghitungan kerugian negara itu akan menggunakan ahli di Indonesia kira-kira berapa kisarannya,” ucap Alex, sapaan Alexander Marwata.

Selain kasus RJ Lino, terdapat sejumlah kasus korupsi lama lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah KPK. Salah satunya, kasus dugaan korupsi penerbitan penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Disinggung mengenai kelanjutan kasus SKL BLBI, Alex mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan Pengadilan terkait Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihaknya. Diketahui, KPK mengajukan PK atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara tersebut.

“BLBI itu, SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung). Sekarang sedang PK. Ya, kita tunggu putusan MA,” kata Alexander.

Menko Polhukam, Mahfud MD diketahui telah meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini masih menggantung. Hal ini disampaikan Mahfud terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin (22/6/2020) kemarin. Menurut Mahfud, di KPK banyak kasus yang masih menggantung sehingga harus segera diselesaikan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Yoory C Pinontoan Seharusnya Dinonaktifkan Dari Dirut PD Sarana Jaya

Read Next

Tambah Dua, Pasien Positif Corona Pemalang Jadi 37 Orang