13 July 2020, 11:15

KPK: Persekongkolan Oknum Penyelenggara Pemilu & Politisi Pengkhianatan Demokrasi Yang Dibangun Susah Payah

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024 asal PDIP yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Caleg dari PDIP Harun Masiku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap proses demokrasi.

“Persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya yang sangat mahal,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Jumat (9/1/2020).

Dalam kasus ini, Wahyu diduga menerima suap terkait dengan proses penetapan pergantian antar waktu Anggota DPR-RI dari Harun Masiku. Lembaga antikorupsi menyesalkan terjadinya suap tersebut.

“KPK sangat menyesalkan,” ujar dia.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Wahyu Setiawan, Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu yang juga orang kepercayaan Wahyu yakni Agustiani Tio Fridelina, Caleg dari PDIP Harun Masiku, dan pihak swasta Saeful. Mereka dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.

Diduga sebagai pihak pemberi, Harun Masiku dan Saeful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Wahyu dan Agustiani yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menpora Terima CdM Olimpiade Tokyo 2020

Read Next

Presiden Jokowi Ajak Jepang Berinvestasi di Natuna