8 March 2021, 16:36

KPK Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Cakada di NTB

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan korupsi beberapa calon kepala daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Lembaga antikorupsi tak segan menindak para calon kepala daerah apalagi berkaitan dengan petahana yang melakukan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan virtual, Kamis, (5/11/2020). Dipastikan Nawawi, pihaknya  mengawasi jalannya proses Pilkada agar tidak ternodai oleh praktik rasuah. Pun termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“KPK telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan Pilkada ini,” kata Nawawi Pomolango.

Lebih lanjut dikatakan Nawawi, proses hukum di KPK tak akan terbentur dengan agenda Pilkada. “Kami memastikan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam situasi apapun terus berlanjut,” ucap Nawawi.

Dikatakan Nawawi, pihaknya memastikan mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar tidak ternodai oleh praktik korupsi. Nawawi kembali memastikan bahwa pihaknya selalu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada.

“Kami ingin memastikan bahwa tim KPK terus melakukan pemantauan di tengah penyelenggaraan pilkada ini, terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti kita hadapi bersama ini,” ujar Nawawi.

Pun demikian, Nawawi belum mau membuka secara rinci pasangan calon maupun lokasi mana yang tengah dilakukan penyelidikan dalam memantau terselenggaranya Pilkada Serentak 2020. Termasuk saat disinggung apakah ada kasus salah satu pilkada di NTB.

Yang jelas, kata Nawawi, wilayah atau daerah yang sedang diusut bukan di wilayah Sulawesi Utara. “Syukur Alhamdulillah, kalau bisa kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara,” tandas Nawawi.

KPK sebelumnya berulang kali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pilkada. Imbauan ini juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya terus memantau dana bansos untuk menanggulangi pandemi virus Corona atau Covid-19. Menurut Alexander, pihaknya tidak segan menjerat kepala daerah petahana jika masih berani menggunakan dana bansos untuk Pilkada Serentak 2020.

Diakui Alexander, pihaknya sudah menemukan kepala daerah patahana yang menggunakan dana bansos untuk Pilkada. Dipastikan Alexander, tim KPK terus memantau para kepala daerah petahana dengan menggandeng Bawaslu dan KPU.

“Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan,” ucap Alex, sapaan Alexander Marwata.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

PKB Pertanyakan Menurunnya Target PAD Pemkab Pemalang Tahun 2021

Read Next

Mantan Panitera PN Jaktim Jalani Hukuman di Lapas Cipinang