24 September 2020, 05:18

KPK Lebih Ideal Tangani Skandal Joko Tjandra yang Libatkan Penegak Hukum

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lebih ideal menanganai skandal Joko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum. Pasalnya, penanganan oleh lembaga antikorupsi dinilai dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Diketahui, belakangan ini, terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bareskrim diketahui saat ini sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara.

Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Joko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Tak hanya Bareskrim, dalam rentetan skandal Joko Tjandra, Kejaksaan Agung juga saat ini sedang menangani kasus dugaan suap terkait skandal Joko Tjandra yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari.

“Menurut saya, idealnya dugaan tipikor oleh aparat penegak hukum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu akan lebih ‘fair’ untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2020).

Selain lebih fair dan dapat menumbuhkan kepercayaan publik, kata Nawawi, berdasar aturan KPK berwenang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum.

Hal ini sebagaimana tugas dan fungsi KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang menyatakan lembaga antikorupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara.

“Kewenangan yang sebenarnya bersifat spesialis ini secara jelas disebutkan dalam Undang-undang KPK, yaitu dalam Pasal 11 yang menyebukan, pada pokoknya, KPK berwenang menangani perkara korupsi yang dilakukan ‘aparat penegak hukum’,” ujar dia.

Menurut Nawawi, kehadiran lembaga antikorupsi di sejumlah negara seperti KPK dilatari ketidak percayaan terhadap aparat penegak hukum di negara-negara tersebut dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh dan dalam lingkungan kerja aparat itu sendiri.

Sebab itu, Nawawi menilai wajar jika ada kelompok masyarakat seperti ICW yang meminta KPK mengambil alih kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum.

Pun demikian, ditekankan Nawawi, pernyataannya itu bukan berarti KPK akan mengambil alih kasus-kasus tersebut. Menurut Nawawi, perkara-perkara tersebut
akan lebih elok jika dilimpahkan Kejaksaan atau Kepolisian atas kehendak sendiri.

“Saya tidak bicara soal pengambilalihan, tapi menurut saya akan lebih ‘pas’ kalau ada kehendak sendiri untuk melimpahkan penanganan-penanganan perkara semacam itu kepada KPK dan KPK tidak hanya berada dalam koridor supervisi,” ungkap Nawawi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Nawawi: Lebih Pas Kasus Dugaan Korupsi Kajari Indragiri Hulu Ditangani KPK

Read Next

25 Agustus, Dewas Gelar Sidang Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri