Geledah Rumah Dirut Jasa Marga, KPK Kantongi Bukti Proyek Fiktif

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat menggelar jumpa pers terkait dengan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015

Daulat.co – Rumah Dirut Jasa Marga Dessy Arryani digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan rumah yang beralamat di Jl. H. Rausin, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu terkait proses penyidikan kasus korupsi 14 proyek fiktif yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero).

“Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka FR (Fathor Rahman) dalam kasus TPK pelaksanaan pekerjaan kontraktor fiktif pada proyek2 yang dikerjakan PT. Waskita KArya (Persero) Tbk,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (12/2/2019).

Dessy adalah mantan kepala divisi dan mantan Direksi PT. Waskita Karya. Penggeledahan di rumah Dessy dilakukan pada Senin (11/2/2019).

Selain kediaman Dessy, tim KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya. Yakni, rumah Pensiunan PNS di Kementerian PUPR di Jl. Selawah Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur dan rumah Pensiunan PNS di Kementerian PUPR di Jl. Wirabakti Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut.

“Dari Penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya,” kata Febri.

Dalam kasua ini, KPK telah menetapkan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya ā€ˇperiode 2011-2013 Fathor Rachman (FR) dan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka. Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Adapun, proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua. Diduga empat perusahaan sub-kontraktor mendapat ‘pekerjaan fiktif’ dari sebagian proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Padahal, proyek-proyek tersebut telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Yuly.

Kedua pejabat Waskita Karya itu diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Atas perbuatan keduanya diduga terjadi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif.

(Rangga Tranggana)