9 August 2020, 14:58

KPK Jebloskan Penasihat NasDem dan Ketua DPRD Kutai Timur ke Bui

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan para tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai. Mereka dijebloskan ke rumah tahanan terpisah.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, Bupati Kutai Timur, Ismunandar bersama tiga anak buahnya, yakni Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah ditahan di Rutan cabang KPK di Gedung ACLC atau Gedung KPK lama, Kavling C1.

Kemudian dua pihak swasta Aditya Maharani ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan Deky Aryanto ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Kemudian Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

“Penahanan para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 juli 2020 sampai dengan 22 juli 2020,” ucap Nawawi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam.

Para tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2020) kemarin. Sebelum dijebloskan ke sel tahanan, para tersangka menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

“Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid -19,” ujar Nawawi.

Diberitakakan sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Ketujuh tersangka itu yakni, Bupati Kutai Timur, Ismunandar; Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih; Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah; serta dua pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Arianto.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020,” kata Nawawi Pomolango.

Ismunandar yang juga penasihat Partai NasDem dan istrinya yang merupakan Politikus PPP melalui Musyaffa, Aswandini dan Suriansyah diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Arianto. Diduga suap itu diberikan atas sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur yang digarap Aditya Maharani dan Deky Arianto.

Dalam OTT kemarin, tim Satgas menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan buku rekening yang berisi Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

“Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar,” ujar Nawawi.

Aditya Maharani merupakan rekanan Pemkab Kutai Timur yang menggarap sejumlah proyek dengan menggunakan berbagai perusahaan. Beberapa proyek yang digarap Aditya, diantaranya pembangunan embung Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang senilai Rp 8,3 miliar; pembangunan rumah tahanan Polres Kutai Timur senilai Rp 1,7 miliar; peningkatan jalan poros Kecamatan Rantau Pulung senilai Rp 9,6 miliar.

Selanjatnya pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan senilai Rp 1,8 miliar; optimalisasi pipa air bersih  senilai Rp 5,1 miliar; serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan senilai Rp 1,9 miliar. Sedangkan Deky merupakan rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur senilai Rp 40 miliar.

Terkait proyek-proyek yang digarapnya, Aditya Maharani pada 11 Juni 2020 memberikan kepada Ismunandar melalui Suriansyah dan Musyaffa uang sebesar Rp 550 juta dan Deky sebesar Rp 1,2 miliar. Keesokan harinya, Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening.

“Yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama Mus sebesar Rp 400 juta, Bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan Bank Mega sebesar Rp 800 juta,” ujar Nawawi.

Tak hanya itu, terdapat pembayaran untuk kepentingan Ismunandar melalui rekening Musyaffa. Di antaranya untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda sebesar Rp 510 juta untuk pembayaran elf; pembelian tiket ke Jakarta sebesar Rp 33 juta serta pembayaran hotel di Jakarta sebesar Rp 15,2 juta.

“Sebelumnya, diduga terdapat juga penerimaan uang THR dari AM (Aditya Maharani) sebesar masing-masing Rp 100 juta untuk Ism (Ismunandar), Mus, Sur (Suriansyah) dan Asw (Aswandini) pada tanggal 19 Mei 2020, serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ism,” kata Nawawi.

KPK juga menduga terdapat sejumlah transaksi berupa uang dari rekanan kepada Musyaffa melalui beberapa rekening bank terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutai Timur. Total saldo yang masih tersimpan di rekening- rekening tersebut  saat ini sekitar Rp 4,8 miliar.

“Terdapat penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah yang diserahkan kepada EU sebesar Rp 200 juta,” tutur Nawawi.

Nawawi pada kesempatan ini membeberkan peran Ismunandar dan istrinya serta tiga anak buahnya hingga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky. Dikatakan Nawawi, Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk tidak mengalami pemotongan anggaran. Kemudian Encek selaku Ketua DPRD Kutai Timur mengintervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutai Timur.

Sedangkan Musyaffa selaku orang kepercayaan Ismunandar mengintervensi penentuan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas PU Pemkab Kutai Timur. Sementara, Suriansyah selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Adapun Aswandini selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Atas perbuatannya, Ismunandar, Encek UR Firgasih, Musyaffa, Aswandini dan Suriansyah yang menjadi tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU  nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Uu nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Tetapkan Penasihat NasDem dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka Suap

Read Next

Pedagang Daging Ayam Mogok Karena Harga Melambung, Komisi C Pemalang Cek ke Lapangan