9 August 2020, 14:39

KPK Jebloskan Ketua dan 2 Wakil DPRD Jambi ke Bui

daulat.co – Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston akhirnya dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke bui, Selasa (23/6/2020). Selain Cornelis, KPK juga menjebloskan dua Wakil Ketua DPRD yakni AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi ke jeruji besi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, ketiga tersangka kasus dugaan suap uang ‘ketok palu’ pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 itu ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama sejak 23 Juni 2020. Ketiganya ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“Hari ini untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tiga orang tersangka selama 20 hari pertama, mulai tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” ucap Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Dikatakan Alexander, penahanan terhadap tiga pimpinan DPRD Jambi itu mengikuti protokol kesehatan. Ketiganya sebelum mendekam di sel tahanan masing-masing akan menjalani isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 selama 14 hari.

“Sebelum dimasukkan ke dalam Rutan KPK Gedung Merah Putih, akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” ujar Alexander.

KPK diketahui telah menetapkan 12 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi serta seorang swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap ‘ketok palu’ atau pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD Jambi tahun 2018. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat sejumlah pihak, termasuk mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Adapun unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, Cornelis Ketua DPRD Jambi serta dua Wakil Ketua DPRD Jambi, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Kemudian Ketua Fraksi Golkar, Sufardi Nurzain; Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Cekman; Ketua Fraksi PKB, Tadjuddin Hasan; Ketua Fraksi PPP, Parlagutan Nasution dan Ketua Fraksi Gerindra, Muhammadiyah,  serta Ketua Komisi III DPRD Jambi, Zainal Abidin.

Sedangkan tiga anggota DPRD Jambi lainnya yang menyandang status tersangka, yakni Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta. Sementara Satu orang swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Jeo Fandy Yoesman atau Asiang.

Total dugaan pemberian suap ‘ketok palu’ untuk pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 adalah Rp 16,34 miliar. Cornelis, Syahbandar dan Chumaidi selaku pimpinan DPRD Jambi diduga meminta dan menagih kesiapan uang ‘ketok palu’.

Selain itu, pimpinan DPRD tersebut juga melakukan pertemuan terkait uang ‘ketok palu’ tersebut. Para unsur pimpinan DPRD Jambi itu diduga meminta jatah proyek atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta hingga Rp 600 juta per orang.

Sedangkan para unsur pimpinan Fraksi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi, membahas uang ketok palu. Para pimpinan fraksi itu juga menerima uang untuk jatah fraksi sekitar Rp 400 juta hingga Rp 700 juta per fraksi dan Rp 100 juta hingga Rp 200 juta perorang.

Sementara para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan adanya uang ‘ketok palu’, mengikuti rapat pembahasan di fraksi masing-masing dan menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta dan Rp 200 juta perorang.

Tersangka Jeo Fandy alias Asiang diduga memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada mantan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan. Uang tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018. Uang tersebut diduga akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka Jeo Fandy Yoesman di Jambi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

OTT Oknum Wartawan, PWI Pemalang Ingatkan Marwah Profesionalisme Jurnalistik

Read Next

Yoory C Pinontoan Seharusnya Dinonaktifkan Dari Dirut PD Sarana Jaya