24 November 2020, 22:33

KPK Ingatkan Kepala Daerah Di NTB Tak Pakai Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Tito Karnavian

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar tidak menggunakan dana-dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan calon tertentu. Ultimatum juga ditujukan kepada para calon petahana.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, KPK mengingat agar kepala daerah tak melakukan penyimpangan dana bansos masa pandemi ini untuk kepentingan salah satu calon maupun keluarganya yang maju dalam pilkada. Ultimatum serupa juga ditujukan untuk wilayah Sumatera Utara.

“Pada berbagai forum dan kesempatan KPK terus mengingatkan para cakada, terlebih yang para petahana untuk tidak coba-coba memanfatkan program penyaluran bansos atau anggaran covid dengan kepentingan dalam upaya pemenangan pencalonannya ataupun sanak kerabat dan konco-konconya (teman-temannya),” ungkap Nawawi Pomolango kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Dipastikan Nawawi, pihaknya terus memonitor penyaluran bansos. KPK bahkan tak segan menindak jik terjadi penyimpangan bansos.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Karyoto juga meminta supaya para aparat penegak hukum di daerah masing-masing yang mengadakan Pilkada serentak 2020, untuk terus memonitor dana-dana bansos ini.

Bahkan, Karyoto berharap agar APH langsung menindak saja para kepala daerah yang sengaja menggunakan dana bansos untuk kepentingan colan tertentu maupun kelurganya yang sedang maju.

“Tetapi tentunya kami sangat mengharapakan kepada aparat penegak hukum yang betul-betul ada di daerah itu, baik pihak kejaksaan maupun kepolisian. Kepolisian itu kan ada Polda, ada juga Polres-polres yang saya rasa itu masih dalam jangkauan dia lah. Misalnya, bansos bisa melihat antara mungkin nominal yang diklarifikasi berapa dengan Natura (bukan bentuk uang tunai) yang berapa,” ujar Karyoto.

KPK kini sedang mengusut suatu kasus yang bertali erat dengan bansos di salah satu daerah. Namun, Karyoto enggan membeberkannya secara rinci lantaran dugaan korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menyatakan pengusutan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berlangsung meski sejumlah daerah sedang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Itu disampaikan dalam Pembekalan Calon Kepala Daerah, pada Selasa kemarin.

Data KPK per Oktober 2020 tidak kurang dari 143 kepala daerah, terdiri atas 21 gubernur serta 122 bupati dan walikota yang telah didakwa oleh KPK.

“Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik Pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan pilkada,” ucap Firli.

Dipastikan Firli, tak akan mandek melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah, walaupun pilkada tengah berproses. Pelaksanaan pilkada, lanjut Firli, dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.

Firli berharap jangan sampai ketika cakada sudah terpilih sebagai pemimpin daerah, beberapa waktu kemudian kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Sebab itu, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah sejak awal pemilihan harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan. Salah satunya, benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada.

Menurut Firli hadirnya donatur disebabkan tingginya kebutuhan biaya pilkada ketimbang kemampuan harta cakada. Nah, sumbangan donatur berkonsekuensi kepada pretensi para sponsor tersebut untuk mendapat berbagai kemudahan.

“Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” tutur Firli.

Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti agar jangan sampai pesta demokrasi pilkada serentak menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Dikatakan, kesuksesan pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat.

“Saya memohon kita jaga supaya pilkada ini berkualitas dan dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Tidak ada rapat umum. Bila ada, saya akan minta Polri untuk dipidanakan. Tapi, saya sangat mengapresiasi pasangan-pasangan calon yang menggunakan cara-cara kampanye yang cerdas,” ucap Tito.

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, meyakini bahwa kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada berintegritas adalah syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat, Hasyim Asy’ari memgatakan, pihaknya selalu mendorong seluruh pasangan calon dan para pemilih dalam pilkada untuk mewujudkan Pilkada Berintegritas. Dalam setiap program pendidikan pemilih, kata Hasyim, KPU kerap menyampaikan agar menolak politik uang.

“Kami menegaskan untuk tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta pilkada menandatangani Pakta Integritas,” ujar Hasyim.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Skandal Joko Tjandra, Polri dan Kejagung Cuekin Permintaan KPK Kirim Berkas

Read Next

Pemuda Muhammadiyah Dorong Aparat Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Prokes di Bogor