28 February 2021, 08:30

KPK Geledah Kantor Vendor Bansos Covid-19

dok KPK

dok KPK

daulat.co –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan berinisial PT ANM dan PT FMK, Jumat (8/1/2021). Dua perusahaan itu berkantor di Gedung Patra Jasa, Jakarta.

Demikian disampaikan Plt Jubir KPK, Ali Fikri. Dikatakan Ali, penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

“Hari ini, Jumat, 8 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Patra Jasa, Gatot Subroto. Di gedung ini, KPK menggeledah kantor dua perusahaan yakni PT. ANM dan PT. FMK,” ucap Ali.

Diketahui, terdapat total keseluruhan ada 14 tahap pengadaan dan panyaluran bansos yang dikerjakan oleh ratusan rekanan. Para rekanan itu mendapat kuota dan kontrak dengan nilai yang bervariasi.

Diduga PT ANM dan PT FMK digeledah lantaran terkait erat dengan pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Berdasarkan informasi, PT FMK merupakan salah satu vendor atau rekanan yang ditunjuk Kementerian Sosial (Kemsos) sebagai penyedia bansos dengan jumlah kuota yang cukup besar.

Perusahaan PT FMK mendapat paket pekerjaan dengan total 1,23 juta paket penyediaan sembako untuk tahap 8, 9, 10, 11 dan 12. PT ANM yang memiliki afiliasi dengan PT FMK.

Namun, Ali belum dapat menyampaikan lebih jauh terkait penggeledahan ini. Pun termasuk barang-barang yang diamankan.

“Hingga saat ini, penggeledahan masih berlangsung. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Ali.

KPK sendiri sedang menelusuri para vendor, termasuk proses penunjukkan mereka menjadi vendor penyedia dan penyalur paket sembako. Beberapa rekanan yang sudah didalami yakni PT Tigapilar Agro Utama, PT Mandala Hamonangan Sude dan PT Bumi Pangan Digdaya.

Lembaga antikorupsi memastikan mendalami asal usul dan rekam jejak vendor atau rekanan Kementerian Sosial dalam pengadaan dan distribusi bansos. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sebelumnya tak menampik kemungkinan rekanan yang ditunjuk Kemsos tidak kompeten atau bahkan perusahaan yang baru berdiri.

Alex memastikan, KPK akan mendalami proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos hingga sampai ke masyarakat. Terdapat dugaan adanya rekanan yang hanya meminjam bendera perusahaan lain.

Pendalaman mengenai identitas para vendor ini penting dilakukan lantaran terdapat sekitar 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek dengan anggaran senilai Rp 5,9 triliun.

KPK diketahui baru menetapkan Juliari P. Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Matheus dan Adi selanjutnya pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

BKD Pemalang Serahkan 450 SK PNS Formasi 2019

Read Next

Sambangi KPK, Menkes Budi dan Menteri BUMN Erick Bahas Pengadaan Vaksin