3 March 2021, 02:20

KPK: Eks Bupati Kampar Minta Proyek Waterfront City Dimenangkan PT WIKA

Plt Jubir KPK, Ali Fikri

Plt Jubir KPK, Ali Fikri

daulat.co – Mantan Bupati Kampar, Jefry Noer diduga mengarahkan agar proyek pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan‎ Waterfront City di Kampar, tahun anggaran 2015-2016 dimenangkan oleh PT Wijaya Karya. Tak hanya mengarahkan, Jefry juga diduga meminta agar PT Wijaya Karya sebagai pelaksana proyek senilai Rp 117,68 miliar itu.

Hal itu didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memeriksa mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar, Indra Pomi Nasution, pada Kamis (21/1/2021) kemarin. Pemeriksaan Indra berlangsung di Mapolda Riau.

“Didalami pengetahuannya terkait duga adanya permintaan khusus oleh Jefry Noer untuk memenangkan PT WIKA (Wijaya Karya),” ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Pada hari dan tempat yang sama, tim penyidik juga memeriksa Jefry Noer. Dalam pemeriksaan, tim penyidik mencecar Jefry mengenai pengembalian uang yang diduga terkait proyek itu.

“Didalami pengetahuannya terkait adanya pengembalian sejumlah uang oleh yang bersangkutan yang diduga berasal dari proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City Multy Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015-2016,” ujar Ali.

Selain Indra dan Jefry, penyidik juga mantan Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri. Dalam pemeriksaan, tim penyidik menyita sejumlah uang yang diduga terkait kasus ini.

“Penyitaan sejumlah uang yang telah dilakukan penyetoran ke rekening penampungan KPK,” ucap Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan
Adnan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kampar dan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKT).

Diketahui nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp 117,68 miliar. Adapun korupsi itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 50 miliar.

Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka. KPK menduga kerja sama antara Adnan dan Suarbawa terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal ini sampai pada pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD 2015, APBD perubahan tahun 2015, dan APBD 2016. Adnan sendiri diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

DPR Serahkan Persetujuan Kapolri Komjen Listyo Sigit ke Presiden Jokowi

Read Next

Ucapkan Selamat, BMI: Megawati Adalah Teladan & Inspirasi Bagi Bangsa dan Negara