KPK Curiga Adhi Karya dan Waskita Karya Banyak Terlibat Korupsi IPDN

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat menggelar jumpa pers terkait dengan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada beberapa proyek kampus Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dikorupsi. Pengerjaan proyek-proyek yang diduga amis rasuah itu melibatkan beberapa BUMN.

KPK saat ini masih mengembangkan perkara dugaan korupsi pembangunan dua gedung IPDN di Sulawesi yang digarap oleh PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya. PT Adhi Karya merupakan penggarap gedung Kampus IPDN Sulawesi Utara. Sedangkan PT Waskita Karya penggarap gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Pada Selasa, 12 Maret 2019, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya di Jakarta. Penggeledahan tersebut dilakukan lantaran KPK menduga ada banyak pembangunan gedung Kampus IPDN yang dikorupsi. Dari dua kantor BUMN itu, Tim penyidik KPK menyita sejumlah bukti tambahan berupa dokumen terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

β€Ž”Kami menduga korupsi dalam pembangunan Kampus IPDN ini memang tidak hanya terjadi pada satu atau dua tempat saja. Tapi ada beberapa proyek kampus IPDN yang diduga dikorupsi,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (14/3/2019).

Tim penyidik saat ini sedang mempelajari lebih jauh dokumen serta alat bukti eletronik lainnya yang disita dari PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya itu. Untuk menelusuri lebih jauh hasil barang sitaan itu, penyidik KPK juga akan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

“Dan ini yang kami garisbawahi juga ketika korupsi terjadi di fasilitas pendidikan, harapannya itu bisa lebih sedikit,” kata Febri.

KPK dalam perkara ini telah menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemendagri, Dudy Jocom dan Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Adi Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Dudy Jocom juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara tahun anggaran 2011. Dalam pembangunan gedung IPDN di Sulut, Dudi ditetapkan bersama-sama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko.

Rasuah itu bermula ketika Dudi menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan bahwa akan ada proyek IPDN di Sulawesi, pada tahun 2011. Namun, diduga telah telah disepakati pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya sebelum lelang dilakukan.

Kemudian, Waskita Karya mendapat jatah untuk menggarap proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sementara Adhi Karya, menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 11,18 Miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp 9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sebelumnya memastikan akan mengusut keterlibatan PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN di Sulawesi itu. Tak menutup kemungkinan lembaga antikorupsi akan menerapkan pidana korporasi dalam kasus korupsi tersebut.

Terlebih, KPK telah menjerat lima korporasi sebagai tersangka kasus korupsi lewat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh korporasi.

Korporasi pertama yang dijerat KPK yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE). Kemudian, KPK berturut-turut menggunakan Perma tersebut untuk menjerat PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya.

KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terakhir, PT Merial Esa ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus Bakamla.

“Kalau perseroan itu mengetahui tender arisan β€Ždan dia tidak memiliki alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti ini, tidak berusaha mencegah untuk mencegah agar perusahaan tidak terlibat dalam tender arisan seperti ini, ya sesuai Perma Nomor 13 kan bisa menjadi tersangka,” ungkap Alexander.

(Rangga Tranggana)