KPK Beberkan Beberapa Poin Praperadilan Romahurmuziy

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan beberapa poin praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Romi). Itu disampaikan setelah lembaga antikorupsi menerima surat dari PN Jakarta Selatan terkait agenda sidang praperadilan yang diajukan oleh Romahurmuziy.

Sejumlah poin praperadilan yang diajukan oleh Romahurmuzi disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Jumat (12/4/2019). Berikut beberapa diantara poin-poin praperadilan yang diajukan Romahurmuziy:

– Romahurmuziy mengatakan tidak mengetahui tentang adanya tas kertas berisi uang.

– Romahurmuziy mempermasalahkan penyadapan KPK.

– Romahurmuziy memandang pasal suap tidak bisa digunakan karena tidak ada kerugian negara. Padahal seharusnya, menurut Romahurmuziy, KPK hanya bisa memproses kasus dengan kerugian negara Rp 1 miliar lebih.

– Mempersoalkan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) karena Romahurmuziy mengklaim tidak mengetahui tas berisi uang.

– Romahurmuziy mempermasalahkan penetapan tersangka karena tidak didahului proses penyidikan.

Secara prinsip, kata Febri, KPK melihat tidak ada hal yang baru dalam permohonan tersebut. Bahkan, sambung Febri, beberapa poin diantaranya justru menunjukan pemohon dalam hal ini Romahurmuziy, tidak memahami secara tepat beda pasal suap dengan pasal tipikor serta kerugian keuangan negara.

“Saat ini, KPK sedang membaca permohonan praperadilan yang diajukan tersangka RMY,” ucap Febri.

Berdasarkan surat dari PN Jakarta Selatan, sidang perdana praperadilan Romahurmuziy diagendakan pada Senin, 22 April 2019. “Saat ini RMY masih berada di RS Polri dalam status pembantaran penahanan,” kata Febri.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Yakni, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy; Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi; dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Romahurmuziy diduga menerima suap dari Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin untuk mengatur proses seleksi jabatan untuk Haris dan Muafaq.

(Rangga Tranggana)