KPK Apresiasi Bupati Bekasi Bongkar Borok Suap Proyek Lippo Grup

Para awak media berusaha bertanya kepada tersangka Bupati Bekasi, Neneng Hassanah setelah resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta di Bekasi

Daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap kooperatif Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat bersaksi dalam sidang lanjutan kaus suap proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari ini, Senin (14/1/2019). Dalam persidangan Neneng diketahui membongkar sengkarut dugaan suap proyek milik Lippo Grup tersebut.

Dalam persidangan, Neneng salah satunya sempat mengungkap dugaan aliran uang suap dari Lippo Grup ke sejumlah pihak. Salah satunya dugaan aliran uang kepada sejumlah Anggota DPRD Bekasi.

Neneng sendiri diketahui mengajukan diri sebagai saksi bekerja sama alias justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan suap tersebut. Lembaga antikorupsi menghargai sikap Neneng yang mau membongkar dugaan praktik suap itu.

“Tentu saja KPK menghargai kalau ada keterangan-keterangan yang membantu proses penanganan perkara,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta.

Selain dinilai kooperatif dalam memberikan keterangan, Neneng juga mengembalikan uang Rp 11 miliar yang telah ia terima ke KPK. Menurut Febri, pihaknya tentu akan mempertimbangkan sikap kooperatif yang telah dilakukan Neneng tersebut. Neneng melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan kooperatif agar pengajuan JC diterima.

“Terkait dengan hal itu, tapi belum ada keputusan akhir, karena keputusan akhir tentang posisi sesorang sebagai Justice Collaborator itu kan nanti diproses penuntutan,” ujar Febri.

KPK dalam perkara ini telah menetapkan 9 orang tersangka. Sebagai pemberi suap, yakni Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi selaku konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group. Berkas keempatnya sudah di persidangan dan didakwa menyuap Neneng serta kepala dinas Pemkab Bekasi demi meloloskan izin Meikarta.

Billy dan tiga orang lainnya didakwa menyuap belasan miliar rupiah kepada Neneng dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. Total suap yang diberikan adalah sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 atau sekitar Rp 2.174.949.000 (Kurs Rp 10.507). Khusus Neneng, ia diduga menerima suap sejumlah Rp 10.830.000.000.

Sedangkan pihak yang diduga penerima suap, yaitu Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi, dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

(Rangga Tranggana)