27 November 2020, 04:38

Korupsi Jalan Bengkalis, Direktur Mitra Bungo Abadi Dituntut 10 Tahun Bui

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan dengan hukuman 10 tahun pidana penjara. Aan juga dituntut hukuman denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut Jaksa, Aan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi secara bersama-sama Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar, M Nasir selaku Kadis PUPR dan PPK pada Dinas PUPR Bengkalis serta Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis saat itu dan berlanjut terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 105.881.991.970,63.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Makmur alias Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap Jaksa Penuntut, Tri Mulyono Hendradi.

Jaksa juga menuntut agar Aan dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 60,5 miliar sesuai dengan keuntungan yang diperoleh Aan dalam proyek tersebut. Uang pengganti tersebut wajib dibayar Aan selambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika dalam jangka waktu tersebut, Aan tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dan tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” tutur Jaksa.

Jaksa dalam menyusun surat tuntutan ini mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Aan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Aan juga tidak menyesali perbuatannya dan berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmatinya. Selain menimbulkan kerugian negara akibat mark-up harga dan pekerjaan, perbuataan Aan juga dinilai merugikan masyarakat karena proyek tersebut tidak terselesaikan dan buruk kualitasnya.

“Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak,” ujar jaksa.

Perkara ini bermula pada 2011, saat Dinas PU Kabupaten Bengkalis menganggarkan Rp 2,5 triliun terkait proyek peningkatan beberapa jalan poros. Dengan anggaran yang besar, dibutuhkan penganggaran dalam APBD dengan skema multiyears atau tahun jamak. Dalam proses penganggaran itulah, Aan dan sejumlah pihak lain berupaya mengurus anggaran dan proyek tersebut pada Bupati Bengkalis saat itu Herliyan.

Untuk kepentingan mendapatkan proyek, Makmur dan kawan-kawan pada Agustus 2012 memberikan uang Rp 1,3 miliar kepada Bupati Bengkalis. Setelah pemberian itu, atau tepatnya pada Oktober 2012, Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears, yang salah satunya anggaran peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih dengan nilai anggaran sekitar Rp 528 miliar.

Dengan modus meminjam bendera perusahaan Hobby, PT Mawatindo Road Construction, Makmur mengikuti sejumlah pertemuan dengan Bupati dan jajarannya termasuk M. Nasir yang saat itu menjabat Kadis PU Bengkalis. Dalam pertemuan itu, Bupati memploting Makmur menggarap proyek Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih padahal proses lelang belum dilakukan. Pada 28 Oktober 2013, kontrak pekerjaan proyek tersebut ditandatangani dengan nilai pekerjaan Rp 459,32 miliar.

Jaksa meyakini tindak pidana yang dilakukan Aan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Aan sebesar Rp 60,5 miliar, dan memperkaya orang lain yaitu M. Nasir sebesar Rp 2 miliar, Herliyan Saleh sebesar Rp 1,3 miliar, Hurri AgustianriI sebesar Rp 650 juta dan Hobby Siregar atau PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) sebesar Rp 40,87 miliar serta pihak lainnya yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 105,881 miliar berdasarkan perhitungan BPK.

Atas tindak pidana tersebut, Jaksa meyakini Aan melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara dan Bayar Rp 18 Miliar

Read Next

Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara