10 April 2021, 18:56

Komnas HAM Telah Serahkan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI ke Jokowi

Komnas HAM

Komnas HAM

daulat.co – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Kamis (14/1/2021) pagi. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi tewasnya enam laskar FPI kepada Presiden Joko Widodo.

“Baru saja bertemu Presiden di Istana Bogor,” ucap Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan.

Dikatakan Taufan, Presiden Jokowi menyambut baik rekomendasi tersebut. Presiden, kata Taufan, juga berjanji akan menindaklanjutinya.

“Tadi kami sampaikan rekomendasi Komnas, Presiden menyambut baik dan akan memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti,” ujar Taufan.

Diketahui, Komnas HAM dalam temuannya menyimpulkan peristiwa yang terjadi di Tol Japek KM-49, dan rest area Km 50, Senin (7/12/2021) dini hari tersebut, sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Yakni berupa unlawfull killing, atau perampasan hak hidup dengan cara kekerasan dan kekuatan berlebih-lebihan dalam penegakan hukum.

Laporan hasil investigasi Komnas HAM mengungkap keenam anggota FPI meninggal dunia dalam dua peristiwa yang berbeda, meski masih dalam satu rangkaian.

Dua di antaranya meninggal tertembak ketika masih berada di dalam mobil Chevrolet Spin milik mereka, pada saat terjadi dugaan baku-tembak antara anggota FPI dengan polisi. Sedangkan empat yang lain meninggal tertembak di dalam mobil Daihatsu Xenia milik polisi, setelah kilometer 50 jalan tol Jakarta-Cikampek.

Selain itu, pada lokasi terjadinya rangkaian insiden itu, juga ditemukan sejumlah proyektil dan selongsong peluru, yang berdasarkan hasil uji balistik Komnas HAM, beberapa di antaranya ada yang identik dengan senjata api organik milik aparat Kepolisian. Sebagian lain identik dengan senjata api rakitan yang diduga milik anggota FPI, yang telah disita polisi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Periksa Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito

Read Next

Jadi Tersangka, Bupati Manggarai Barat Rugikan Keuangan Negara Rp 3 Triliun