11 April 2021, 10:29

Komitmen Muhammadiyah Dalam Membantu Pemerintah Tangani Covid-19

Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman

Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman

daulat.co – Muhammadiyah berkomitmen untuk bersama-sama menanggulangi pandemi Covid-19. Sejak virus itu untuk pertama kalinya di tanah air, Muhammadiyah langsung menyiapkan fasilitas kesehatan, eksekusi di lapangan, dan bimbingan keagamaan.

Saat ini Muhammadiyah berkonsentrasi penuh memberikan edukasi serta layanan medis dalam misi vaksinasi. Kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman sebagaimana dikutip dari laman Muhammadiyah, Senin 8 Maret 2021.

“Dalam rangka terus berikhtiar untuk keluar dari kondisi pandemi ini, Muhammadiyah menggunakan pendekatan lain yaitu vaksinasi. Bagi warga Muhammadiyah, agenda vaksinasi ini merupakan salah satu solusi dan menjadi bagian yang penting untuk memutus mata rantai penularan Covid-19”

Menurut Agus, agenda vaksinasi merupakan bagian dari upaya untuk mengakhiri masa pandemi. Karenanya dalam Surat Edaran PP Muhammadiyah menegaskan bahwa sekalipun vaksin telah ditemukan dan dipakai, kegiatan menjalankan protokol kesehatan mesti tetap diterapkan.

Langkah tersebut diyakini sebagai ikhtiar menjauhkan diri dari kebinasaan seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 195.

“Kegiatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan sangat penting karena kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Hingga saat ini 93 juta jiwa telah terpapar Covid-19 dan sebanyak 2 juta orang meninggal karena virus tersebut”

Dengan adanya pandangan tentang vaksin melalui Surat Edaran resmi, Muhammadiyah telah mempraktikkan cara beragama yang adaptif, tekun, taat, dan rasional.

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia, ia mengingatkan pentingnya peran dan komitmen Muhammadiyah harus tetap teguh turut bersama bangsa dan negara menghadapi wabah.

(M Nurrohman)

Read Previous

Kembali Pimpin PKB Pemalang, Iskandar Ali Syahbana Siap Konsolidasikan Pemenangan Pemilu 2024

Read Next

Pemerintah Diminta Transparan, Untuk Apa Lagi Impor Beras 1 Juta Ton?