Komisi VIII DPR Dorong Penanganan Gempa Lombok Berdasarkan Skala Prioritas

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong (dok DPR)
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong (dok DPR)

daulat.co – Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan perlunya menginventarisir aset Kementerian Agama seperti masjid, kantor-kantor, madrasah maupun kampus yang terdampak gempa Lombok. Selanjutnya dilakukan mapping seluruh bangunan yang rusak itu berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai ringan, sedang, hingga berat.

“Perlu kita inventarisasi dan mapping sekaligus seluruhnya, apakah itu di Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Kota Mataram maupun di Lombok Barat yang terkena dampak gempa untuk diajukan penganggarannya ke Kementerian Agama dan supaya bisa secepatnya dibahas bersama DPR,” kata Ali Taher di Lombok, Minggu 16 September 2018.

Menurutnya, anggaran memang terbatas tetapi bisa dibicarakan aspek prioritasnya untuk jangka pendek pemulihan, jangka menengah dan juga jangka panjang. Fokus utama bisa pada perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti KUA, Kantor Kemenag, serta madrasah yang rusak. Termasuk juga atensi kepada karyawan atau guru terdampak gempa.

“Misalnya dengan memberikan tali asih atau intensif, karena hampir seluruh kekuatan ekonomi dan aktifitas di masyarakat lumpuh,” ucap Ali Taher.

Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat merasa nyaman dan diperhatikan oleh pemerintah. Sekaligus, menumbuhkan partisipasi sosial secara baik. Ia juga menekankan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan rekonstruksi itu supaya masyarakat segera melakukan aktifitasnya, khususnya yang terkena dampak.

Ali Taher menilai, kehadiran Kementerian Agama dengan seluruh jajarannya di berbagai level penting untuk memberikan trauma healing, penyuluhan, dan hiburan. Itu perlu untuk menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan kepercayaan, tidak ada rasa takut.

“Mudah-mudahan, masing-masing Dirjen di Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsi bisa menjalankan usul dan saran teman teman di Lombok dan NTB secara keseluruhannya,” ujarnya.

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan sebelumnya mengatakan masyarakat Lombok yang terdampak bencana gempa tidak boleh larut dalam kesedihan apalagi merasa bersalah, karena persitiwa atau cobaan yang tengah dihadapi. Masyarakat harus segera bangkit, berbenah untuk masa depan yang lebih baik.

Disampaikan bahwa setiap masyarakat tidak boleh larut dalam kesedihan dan merasa bersalah terus karena peristiwa/cobaan yang tengah dihadapi, sebaliknya haruslah segera bangkit, berbenah untuk masa depan yang lebih baik.

(M Nurrohman)