22 October 2019, 20:23

Kepala Daerah Dari Jabar & Jatim Banyak Jadi Pasien KPK

daulat.co – Sebanyak 119 kepala daerah telah dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 47 kepala daerah atau 39,4% diantaranya dijerat dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (9/10/2019). Kepala daerah yang dijerat jadi pesakitan paling banyak berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Masing-masing sebanyak 14 kepala daerah. Kemudian 12 kepala daerah dari Sumatera Utara. Selanjutnya Jawa Tengah sebanyak 10 kepala daerah.

“Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 di antaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%. Ini data per-7 Oktober 2019,” ujar Febri.

Berikut daftar provinsi asal 119 kepala daerah yang dijerat KPK;

  1. Aceh 4 kepala daerah
  2. Bengkulu 3 kepala daerah
  3. Sumatera Selatan 7 kepala daerah
  4. Sumatera Utara 12 kepala daerah
  5. Sumatera Barat 1 kepala daerah
  6. Jambi 1 kepala daerah
  7. Lampung 4 kepala daerah
  8. Riau 6 kepala daerah
  9. Kepulauan Riau 4 kepala daerah
  10. Banten 4 kepala daerah
  11. Jawa Barat 14 kepala daerah
  12. Jawa Tengah 10 kepala daerah
  13. Jawa Timur 14 kepala daerah
  14. Kalimantan Selatan 1 kepala daerah
  15. Kalimantan Tengah 2 kepala daerah
  16. Kalimantan Timur 5 kepala daerah
  17. Kalimantan Barat 1 kepala daerah
  18. Sulawesi Selatan 2 kepala daerah
  19. Sulawesi Tengah 1 kepala daerah
  20. Sulawesi Tenggara 6 kepala daerah
  21. Sulawesi Utara 4 kepala daerah
  22. Maluku Utara 3 kepala daerah
  23. Nusa Tenggara Barat 3 kepala daerah
  24. Nusa Tenggara Timur 2 kepala daerah
  25. Papua 5 kepala daerah

Meski demikian, Febri mengakui pelaku terbanyak bukan indikator tunggal untuk menyematkan daerah terkorup bagi Jabar dan Jatim. Justru KPK menyoroti Banten ketimbang dua wilayah itu.

Menurut KPK, korupsi di Banten terjadi secara masif. Salah satunya, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan yang berasal dari suap dan gratifikasi 1.000 lebih proyek.

“Banten tak begitu banyak kepala daerah yang menjadi tersangka dibanding dengan Jawa Barat misalnya atau Jawa Timur atau daerah yang lain, tapi dari kasus yang kami temukan di sana korupsinya terjadi cukup masif,” ungkap Febri. (Rangga Tranggana)

Read Previous

Menlu: FIR Dengan Singapura Sudah Ditandatangani

Read Next

Kabinet Diharapkan Berwarna Dari Berbagai Parpol