Kemendagri Tata Sistem Adminduk Diluar Negeri Untuk Beri Rasa Aman WNI

dok Dukcapil
dok Dukcapil

daulat.co – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kementerian Dalam Negeri terus melakukan upaya penataan sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk) secara menyeluruh untuk memberi perlindungan dan rasa aman bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terkecuali WNI yang berada di luar negeri.

Penataan sistem Adminduk ini sejalan dengan komitmen Program Nawacita pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yakni menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Perlindungan WNI di luar negeri ditekankan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang dialami WNI dan memberikan rasa aman bagi setiap WNI di luar negeri. Salah satu upaya yang ditempuh dilakukan dengan menjalin sinergi kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Ditjen PK).

Sinergi kemitraan tersebut terwujud dalam kerjasama membangun database WNI di luar negeri berbasis data kependudukan nasional. Kemendagri dan Kemenlu gerak cepat mewujudkan hal itu. Di tahun 2017, telah dibangun Portal Lapor Diri WNI dan fasilitasi pelayanan penerbitan Nomor Induk Tunggal (NIT).

Kemudian penerbitan dan perubahan biodata WNI, perekaman biometrik untuk pembuatan KTP-el bagi WNI yang belum melakukan perekaman, serta pelayanan pencatatan sipil (pelaporan kelahiran, perkawinan dan kematian). Ditjen PK dan Ditjen Dukcapil menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan in house training mengenai perlindungan WNI dan Adminduk di KBRI Abu Dhabi.

Sekretaris Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Kenssy Dwi Ekaningsih, dan Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil, Joko Moersito yang berkesempatan hadir menjadi narasumber bagi setidaknya 31 Perwakilan RI untuk Kawasan Wilayah Timur Tengah dan Afrika baru-baru ini.

Data e-Perlindungan Kemenlu menunjukkan, jumlah WNI di Kawasan Timur Tengah sebanyak 715.951. Akan tetapi, jumlah riil diperkirakan dua kali lipat. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja migran Indonesia yang masuk ke Timur Tengah secara illegal.

Sosialisasi menekankan beberapa hal di antaranya terkait perspektif baru penyelenggaraan Adminduk yang membahagiakan masyarakat, kebijakan baru Adminduk, pindah datang luar negeri dan dokumen persyaratan yang diperlukan serta pelayanan pencatatan sipil untuk WNI di luar negeri.

Untuk memberi pemahaman teknis, juga dilakukan demontrasi pencarian identitas penduduk melalui nama atau NIK dalam database kependudukan nasional. Berikut pemahaman teknis terkait dashboard kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kepentingan sektoral, serta visualisasi data tematik kependudukan skala nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

(M Abdurrahman)