Kembangkan Suap Meikarta, KPK Sasar Lippo Cikarang dan PT MSU

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengembangkan kasus suap terkait perizinan proyek milik Lippo Group, Meikarta. Salah satu yang dikembangkan terkait keterlibatan korporasi dalam kasus suap tersebut.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Pengembangan ini dilakukan menyusul sejumlah fakta terkait peran korporasi Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang telah terungkap dalam persidangan dan putusan majelis hakim pengadilan Tipikor Bandung.

“Dalam konteks yang lain, nama-nama pihak yang diduga menerima yang sudah muncul di persidangan ataupun pihak-pihak lain yang diduga bersama-sama baik orang perorang atau korporasi itu pasti akan kami cermati sebagai proses pengembangan dalam penanganan perkara ini. Proses pengembangan perkara ini tentu akan melihat fakta yang muncul di persidangan dan juga pertimbangan-pertimbangan Hakim yang ada,” ungkap Febri, Rabu (13/3/2019).

Dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa KPK terhadap terdakwa mantan petinggi Lippo Group, Billy Sindoro Cs terungkap andil korporasi dalam praktik suap tersebut. Bahkan dalam surat tuntutan jaksa KPK terhadap Billy Cs terungkap sebagian uang yang diduga diberikan kepada Bupati Neneng Hasanah dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, berasal dari kas Lippo Cikarang melalui anak usahanya PT Mahkota Sentosa Utama.

Diketahui total dugaan suap kepada Bupati Neneng Hasanah dan beberapa anak buahnya itu Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000. Dari jumlah itu, Rp 3,5 miliar disinyalir berasal dari Lippo Cikarang melalui PT MSU.

Itu berdasarkan barang bukti nomor 305 yaitu bukti pengeluaran bank PT Mahkota Sentosa Utama nomor 512/169/MSU/June, MSU 1706/046 pada 14 Juni senilai Rp 3,5 miliar. Bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi atas nama Ju Kian Salim selaku Town Management PT Lippo Cikarang per 2016 dan Direktur PT MSU.

“Dakwaan sampai dengan tuntutan sebenarnya itu sudah kami tuangkan ya baik korporasi yang diduga bersama-sama ataupun proses pembuktian pasal 55 ayat 1 ke-1 tersebut, peran dari orang perorang bagaimana peran dari korporasi seperti apa termasuk dugaan sumber dananya itu sudah kami uraikan di tuntutan,” ujar Febri.

Febri merespon diplomatis soal pemidanaan korporasi tersebut. Sebab, penanganan perkara suap itu saat ini dalam proses pengembangan. Menurut Febri, informasi lebih lengkap akan disampaikan jika pengembangan tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menyertakan pihak yang dijerat sebagai tersangka korporasi.

“Nanti kalau memang sudah sampai misalnya di tahap penyidikan baru kami bisa menyampaikan informasi lebih lengkap,” tutur Febri.

Diketahui, mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; pegawai Lippo Group Henry Jasmen; serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitradjaja Purnama telah divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Bandung. Billy divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Henry dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sementara Taryudi dan Fitradjaja divonis pidana 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini Billy dkk terbukti bersama-sama menyuap Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan para pejabat Pemkab Bekasi. Total uang suap yang diberikan untuk pelicin izin proyek Meikarta seniai Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000.

KPK menilai vonis terhadap Billy tersebut belum proposional dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa KPK sebelumnya menutut Billy dengan hukuman 5 tahun penjara. Sebab itu, KPK mengajukan banding atas vonis majelis hakim terhadap Billy. Disisi lain perkara yang menjerat Neneng Yasin Cs sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Jadi, ada dua proses yang berjalan secara paralel saat ini proses di pengadilan nya, di pengadilan ini ada yang banding dan ada yang sedang sidang, untuk pihak-pihak yang diduga sebagai penerima dan proses pengembangan penanganan perkaranya,” tandas Febri.

(Rangga Tranggana)