11 April 2021, 11:27

Kembangkan Rasuah Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Rasuah Reklamasi MNP

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri saat konferensi pers perkembangan OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (Rangga Tranggana)

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri saat konferensi pers perkembangan OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (Rangga Tranggana)

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin  Abdullah. Dalam pengembangannya, lembaga antikorupsi akan mendalami dugaan penerimaan gratifikasi lain dari sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin maupun proyek dari Nurdin.

Diketahui, Nurdin dan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat, serta Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto ditetapkan oleh lembaga antirasuah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020-2021.

Terkait suap, Nurdin Abdullah diduga menerima Rp 2 miliar dari Agung Sucipto melalui Edy Rahmat. Namun, lembaga antikorupsi belum mau membuka secara gamblang soal perolehan gratifikasi Nurdin dari sejumlah pihak senilai Rp 3,4 miliar.

Dugaan rasuah Nurdin dibongkar KPK melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu, pada Jumat (26/2/2021). Seiring terbongkarnya ‘borok’ Nurdin, sejumlah pihak termasuk salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan rasuah dalam penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Dalam keterangannya, Jatam menyebut ada 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Dari 14 IUP, empat perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Berkah Bumi Utama.

Jatam mendesak KPK mendalami adanya dugaan keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin dan sejumlah orang-orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Jatam menduga Nurdin terkait proyek reklamasi Makassar New Port  mengambil keuntungan melalui perusahaan koleganya, PT Banteng Laut Indonesia. Adapun Komisaris Utama PT Banteng Laut Indonesia adalah Sunny Tanuwidjaja yang merupakan mantan staf khusus era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan sekretaris dewan pembina Partai Solidaristas Indonesia (PSI).

“Kami memahami harapan masyarakat terkait penanganan perkara ini. Tim akan segera menyusun rencana kegiatan penyidikannya,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Senin (1/3/2021).

Ali memastikan pihaknya akan mendalami segala informasi yang berkembang terkait kasus ini. Bahkan, ditegaskan Ali, pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang menjerat Nurdin ini.

“Kami memastikan, segala informasi yang berkembang akan dilakukan konfirmasi kepada para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa. Apabila ditemukan bukti permulaan cukup keterlibatan pihak lain tentu KPK akan tindaklanjuti,” tegas Ali.

Namun, Ali tak merinci siapa-siapa saja pihak yang diduga terlibat dan bakal diperikaa penyidik KPK. Termasuk saat disinggung Sunny Tanuwidjaja.

“Tentu fokus lebih dahulu pada pembuktian unsur-unsur pasal sangkaan saat ini,” tandas Ali.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

SpiroNose Dihentikan di Belanda, Anggota Komisi VII Mulyanto Minta Pemerintah Jelaskan Efektifitas GeNose Deteksi Covid-19

Read Next

Dirut PT Minarta Dutahutama Penyuap Rizal Djalil Divonis 2 Tahun Penjara