Kelola Pelabuhan Marunda, Kemenhub: PT Karya Citra Nusantara Sesuai Aturan

daulat.co – Pengelolaan dan pembangunan pelabuhan Marunda yang dilakukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dinilai sudah melalui prosedur yang sah. Bahkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Demikian disampaikan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan pada Kementerian Perhubungan, M Tohir, ketika dihubungi. Hal itu diungkapkan Tohir sekaligus menanggapi polemik di pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang notabene adalah anak usaha patungan KBN dengan pihak swasta, yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun.

Polemik itu belakangan kembali mencuat pasca putusan banding gugatan perdata yang dilayangkan KBN. Dimana KCN yang tidak terima dengan putusan itu lantas mengambil langkah kasasi.

“Ini kan sudah berjalan, dia (KCN) ingin membuka pelabuhan umum, dan itu sudah berjalan sesuai dengan UU dan itu semua diselesaikan, kan itu amanatnya,” kata Tohir, Rabu (27/2/2019).

Jika kemudian ada gugatan yang terjadi, Tohir mengembalikan kepada kedua belah pihak yakni PT KCN dan PT KBN. “Sebetulnya tidak ada yang rumit, kebetulan ini ada masalah kedua belah pihak, dan kami tidak ingin ikut di dalamnya, karena PT KCN ini sudah sesuai dengan UU, itu sesuai prosedur,” ujar Tohir.

Tohir menilai, langkah Kemenhub dalam memberikan peluang kepada swasta bahwa berdasarkan Undang-undang pelayaran tahun 2018 bahwa usaha kepelabuhan saat ini tidak dikuasai oleh satu operator, sehingga ini perlu didorong. “Dan PT KCN sudah sesuai dengan UU yang ketika itu disepakati. Kan itu untuk umum maka sesuai dengan UU,” ucap dia.

Kuasa hukum PT KCN, Juniver Girsang menilai apa yang dilakukan oleh PT KBN sangat memalukan. Menurut Juniver, perbuatan yang dilakukan KBN ini bisa membuat para investor ‘ogah’ menanamkan sahamnya.

“Perbuatan yang dilakukan KBN ini bisa membuat para investor ogah menanamkan sahamnya. Ini bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah. Investor harus dilindungi, dan harus diberi kepastian hukum,” ucap Juniver Girsang dalam keterangan resminya.

Keheranan Juniver juga mengutarakan lantaran KBN mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dengan tergugatnya adalah KCN dan Kemenhub. Sebuah Badan Usaha Milik Negara menggugat Lembaga Kemenhub sebagai regulator. Menurut Juniver, insiden itu merupakan insiden buruk bagi investor yang ingin menanam investasinya.

“Hal ini preseden buruk bagi investor. Bila keadaan begini, investor mau mencari perlindungan hukum ke mana lagi? Presiden Jokowi harus bersikap karena ini merupakan unggulannya dalam Nawacita,” tegas Juniver.

(Rangga Tranggana)