Kata Kemendagri Soal Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Jadi ‘Buronan’ KPK

Kantor Kementerian Dalam Negeri (Foto: Sumitro/daulat.co)
Kantor Kementerian Dalam Negeri (Foto: Sumitro/daulat.co)

daulat.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar bersikap kooperatif terhadap penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemendagri menekankan demikian sejalan dengan ditetapkannya Syahri yang juga calon Bupati petahana Tulungagung dan Samanhudi sebagai ‘buronan’. Keduanya oleh KPK diharapkan segera menyerahkan diri dan jika tidak kooperatif akan diambil langkah pemanggilan paksa dan atau memasukkan nama keduanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Dihimbau agar Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK, bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih sebagai kepala daerah,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Jumat (8/6).

Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung nonaktif sendiri diketahui telah ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait perkara berbeda yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya tidak turut dijaring sehingga KPK saat ini mencari keberadaan mereka.

Menurut Kapuspen, persoalan kasus dugaan korupsi Kepala daerah tidak selalu berasal dari dampak Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Banyak faktor yang mempengaruhinya, dari integritas, mentalitas dan sebagainya. Diperlukan kontrol dari masyarakat untuk mencegah korupsi yang dapat berujung pada OTT.

“Kemendagri sudah membuat sistem untuk inspektorat daerah. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, masih saja banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi,” jelas Bahtiar.

Kontrol masyarakat dapat berjalan melalui sistem e-planning. Meski pihaknya tidak menjamin kejahatan tindak pidana korupsi dapat berhenti. Akan tetapi setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan.

(Sumitro)