11 April 2021, 11:32

Kasus Suap DAK Lampung Tengah, KPK Cermati Dugaan Keterlibatan Azis Syamsuddin

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menindaklanjuti setiap fakta yang terungkap dalam persidangan perkara suap terkait pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa jadi pesakitan. Tak terkecuali dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Demikian ditegaskan Plt Jubir KPK, Ali Fikri. Saat pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017, Azis menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI.

Dalam perkara suap terkait pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah, Mustafa telah divonis hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sekitar Januari 2019, Mustafa kembali ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kali ini dia dijerat sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Saat ini penyidikan perkara atasnama tersangka MUS (Mustafa) masih berjalan. Namun setiap fakta sidang yang sebelumnya terungkap dalam persidangan MUS dalam perkara sebelumnya akan dicermati dan dipelajari oleh tim,” kata Ali Fikri kepada awak media, Rabu (11/3/2020).

Dugaan keterlibatan politikus Golkar itu dalam kasus dugaan suap DAK Lampung Tengah tersebut sebelumnya telah dilaporkan Komite Anti-korupsi Indonesia (KAKI). Laporan itu berangkat atas pengakuan Mustafa. Dimana Mustafa sebelumnya mengaku adanya permintaan fee DAK sebesar 8 persen Azis.

Dikatakan Ali, setiap laporan dari masyarakat diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Laporan itu ditelaah lebih jauh oleh tim.

“Mengenai perkembangan setiap pengaduan masyarakat, KPK mempersilahkan pelapor untuk dapat menanyakan langsung ke bagian verifikasi pengaduan masyarakat atau call center 198,” ucap Ali.

Azis sendiri sebelumnya telah membantah menerima fee dari Mustafa. Azis menyebut tudingan dirinya meminta fee dalam pengesahan DAK 2017 adalah tidak benar.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Tingkatkan Gerakan Dakwah Muhammadiyah, Lazismu-Uhamka Gelar Pelatihan & Pendampingan Dai Perkotaan

Read Next

Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Tingkatkan Manajemen Informasi Seputar Virus Corona