27 January 2021, 20:23

Kasus Edhy Prabowo jadi Pintu Masuk KPK Usut Aliran Suap dari Eksportir Lobster Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster.

Dugaan suap kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi pintu masuk membongkar aliran suap dari sejumlah perusahaan yang bermain ekspor benur lobster.

Diketahui, Edhy bersama enam orang lainnya dijerat sebagai tersangka lantaran diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP).

Perusahaan Suharjito yang dikabarkan merupakan calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Kiprah ekspor PT Dua Putera Perkasa milik Suharjito tak lepas dari campur tangan Edhy Prabowo selaku Menteri KKP.

“Untuk aliran dana kita perlu waktu untuk kedalaman karena yang kita tampilkan dalam malam ini baru satu kejadian, pintu masuk, kan ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari proses ini,” ungkap Deputi Penindakan KPK, Karyoto, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dinihari.

Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Edhy Prabowo cs menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar sengkarut ekspor benur yang menuai kontroversi sejak kerannya kembali dibuka oleh Edhy. Lembaga antikorupsi akan menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster. Tak tertutup kemungkinan terdapat eksportir lainnya yang memberikan suap kepada politikus Gerindra tersebut.

Dugaan aliran dana suap ini penting ditelusuri KPK lantaran nilai ekspor benur mencapai belasan juta Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, pada periode Januari-September 2020, ekspor benur mencapai 945,38 ton dengan nilai USD 19,49 juta. Terlebih, terdapat puluhan eksportir yang bermain benur.

Sejurus, juga diduga terdapat praktik monopoli dalam jasa pengangkutan atau kargo ekspor benur oleh PT Aero Citra Kargo (ACK) yang dikendalikan oleh Edhy Prabowo. Tak hanya pemberi suap, lembaga antirasuah juga akan mendalami pihak lain yang kecipratan aliran dana kasus ini, seperti internal partai.

Dalam upaya menelusuri aliran dana, KPK akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain berkoordinasi dengan PPATK, KPK akan memeriksa sejumlah pihak terkait dalam upaya mengusut dan mengembangkan kasus ini.

“Kami akan koordinasi dengan  PPATK sampai sejauh mana alirannya ya kalau memang ada ada sampai ke situ tentunya kita akan periksa juga,” katanya.

Selain dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK juga tak menutup kemungkinan memeriksa pihak lainnya, seperti para eksportir benur. Pemanggilan dan pemeriksaan ini dilakukan lantaran KPK meyakini banyak pihak internal maupun eksternal di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tahu atau bahkan terlibat dalam dugaan rasuah tersebut.

“Siapapun nanti yang terkait akan kami panggil,” tegas Karyoto.

Namun, Karyoto saat ini belum mau membeberkan siapa-siapa saja pihak yang akan dipanggil dan diperiksa penyidik KPK. Dia berdalih hal tersebut berdasarkan informasi dan bukti-bukti.

“Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait tentu akan kami lihat dari materi yang kami miliki,” ujar Karyoto.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango tak membantah pihaknya telah mengantongi informasi dan bukti pemberi suap kepada Edhy dari perusahaan eksportir benih lobster lain. Sejauh ini Edhy diduga menerima suap
Rp 9,8 miliar dan USD 100 ribu. Sebab itu, ditegaskan Nawawi, pihaknya bakal mengusutnya.

“Kemudian yang soal 40 perusahaan dengan jumlah uang 9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan hari kita belum bisa menyimpulkan apakah 9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja,” ujar Nawawi.

Edhy bersama sejumlah pihak diduga mengatur siasat agar PT Aero Citra Kargo menjadi perusahaan tunggal pengiriman benih lobster. Diketahui, untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut
Rp 1.800/ekor.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2020.

Edhy menunjuk stafsusnya, Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua
Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri yang juga stafsusnya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Penggunaan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal. Dugaan monopoli kargo ekspor benur pun telah disorot Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan melakukan penelitian.

Penelitian KPPU ini bermula dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri BBL yang menyatakan eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik dan membuat tarif ekspor menjadi mahal. KPPU sebelumnya sempat memanggil asosiasi seperti Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (APKPI) dan Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (ABILINDO).

Pasca Edhy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, KPPU memastikan tetap melanjutkan penelitian terkait dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor benih lobster atau bibit bening lobster (BBL). Untuk menguatkan bukti, KPPU masih akan mengundang pihak-pihak terkait.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Stafsus Susul Menteri Edhy Prabowo ke Bui

Read Next

Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo & Pihak Swasta Dijebloskan ke Rutan KPK