11 April 2021, 10:52

Jubir PRIMA Sebut Evaluasi Otsus Papua Hanya Amankan Kepentingan Tertentu

daulat.co – Regulasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua diharapkan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam perjalanannya selama dua puluh tahun, regulasi Otsus Papua akhirnya dibahas pemerintah dan DPR RI. Pansus Otsus Papua DPR sudah mulai melakukan rapat dengar pendapat maupun rapat kerja.
 
Terkait hal itu pula, Arkilaus Baho selaku
Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8 April 2021, mengungkapkan, walaupun Otsus diberikan dan dijalankan khusus untuk rakyat di Tanah Papua, seringkali Jakarta disalahkan oleh sebagian orang.

“Jakarta tipu kami, mereka bilang kami jadi tuan di negeri sendiri tapi nyatanya setengah hati. Tidak tulus membangun kami sebagai bagian dari negara Indonesia,” tegas Arkilaus.

Menurutnya, saat ini Otsus tengah dievaluasi oleh pemerintah dan partai politik. Mereka bahas soal dana dan kewenangan, namun tidak membahas mengenai substansi masalah. Dalam bahasanya, sebagian partai politik yang berkuasa dikendalikan oleh oligarki itu sendiri.

“Parpol yang kekuasaannya hanya dikendalikan oleh satu orang, satu keluarga bahkan segelintir bos sawit dan tambang adalah pemilik partai. Tentunya, paket evaluasi otsus tentu tidak jauh beda, hanya mengamankan kepentingan kaum tertentu,” ucap Arkilaus.
 
Seharusnya, lanjut dia, evaluasi Otsus perlu memfasilitasi keterlibatan masyarakat luas, khususnya yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Melalui musyawarah mufakat di tingkat marga, bahkan suku, mereka bebas berdiskusi dalam nuansa kulturnya orang Papua.

“Dewan Rakyat Papua sebagai jalan untuk dilakukannya rembuk di Honai, rumah adat, para-para pinang, tikar adat, dan sebutan rumah adat lainnya, perlu diberikan ruang agar demokrasi Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucap Arkilaus.
 
Ditambahkan, pemerintah semestinya menjalankan Pancasila dalam bentuk wadah politik keterwakilan marga didalam lembaga Dewan Rakyat Papua (DRP), di Tanah ini dengan mengedepankan filosofi hidup rakyatnya.

“Melalui DRP, ?aka kehendak rakyat yang berlaku, bukan kehendak oligarki dan kaum satu persen belaka,” demikian Arkilaus.

(Sumitro)

Read Previous

Bersama Mensos Salurkan Bantuan, Andreas Pareira Tegaskan Negara Hadir Tangani Darurat Bencana di NTT

Read Next

Regulasi Tumpang Tindih, Akses Permodalan UMKM Dinilai Kurang Mendapat Tempat

One Comment

Comments are closed.