26 May 2020, 06:10

Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, KPK: Sangat Membebani Masyarakat

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukan solusi untuk mengatasi permasalahan defisit. Seharusnya, permasalahan defisit dana BPJS Kesehatan diatasi dengan perbaikan tata kelola.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurut Ghufron, tata kelola yang cenderung inefisiensi dan tidak tepatlah yang menjadi akar masalah sehingga ada defisit. Dikatakan Ghufron, harus ada perbaikan sistem tata kelola BPJS Kesehatan sebagaimana rekomendasi dari KPK.

“Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan,” ucap Nurul Ghufron kepada wartawan, Sabtu (16/5/2020).

“Sementara akar masalah defisit BPJS disebabkan permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah,” sambungnya.

Menurutnya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan malah akan memupus tercapainya tujuan Jaminan Sosial sebagaimana UU No 40 Tahun 2004. Menurut Ghufron, menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah ekonomi yang menurun malah akan membebani masyarakat.

“Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS. Sebaliknya, jika rekomendasi KPK dilaksanakan, tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan,” ujar Ghufron.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan perpres baru yakni Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Berikut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020:

1. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, sebelumnya Rp 160 ribu.
2. Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang, sebelumnya Rp 110 ribu.
3. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. Sebelumnya Rp 42 ribu.

Untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP adalah:

1. Kelas I sebesar Rp 160 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 110 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 42 ribu

Sementara April, Mei, dan Juni 2020 sebesar:

1. Kelas I sebesar Rp 80 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 51 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 25.500

Sebelumnya MA pada Februari 2020 membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Berikut besaran kenaikan yang dibatalkan MA:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

(Rangga Tranggana)

Read Previous

PAC Ansor Salurkan Bantuan ke Anggota & Pengurus se-Kecamatan Pemalang

Read Next

IMM Jateng – Polres Pemalang Bagi-bagi Takjil di Desa Kaliprau dan Tasikrejo