Jelang Pilpres, GP Ansor Mensinyalir ASN Masuk Kelompok Pengusung Khilafah

http://daulat.co/wp-content/uploads/2019/01/Yaqut.jpg

daulat.co – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mensinyalir adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk kelompok pengusung khilafah dalam pilpres 2019 ini.

“Sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia itu masuk disana, di pejabat-pejabat teras di BUMN sudah banyak. Nah kita sampaikan ke Presiden dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” kata Yaqut usai bersama jajaran pengurus GP Ansor diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1).

Yaqut menegaskan bahwa GP Ansor harus dapat selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, atau presiden melawan  kelompok-kelompok ini.

Namun diakui Ketua Umum GP Ansor itu, bahwa saat ini pemerintah terbentur dengan undang-undang yang bersebrangan. Jadi tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan itu, khilafah itu.

“Memutasi-pun ada aturannya tersendiri karena ada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengaturnya,” tutur Ketua Umum GP Ansor Yaqut.

Karena itu, Yaqut, GP Ansor mendorong supaya nanti setelah hiruk-pikuk kontestasi politik ini selesai, pemerintah segera merevisi  UU ASN  agar memberi ruang gerak yang cukup kepada  pemerintah untuk menindak orang-orang atau kelompok seperti ini yang ada di institusi pemerintah.

 

(M Nurrohman)